Najwa Debat dengan Gerindra soal UU KPK, Yunarto Saran Prabowo Tunjuk Admin yang Tidak Baperan

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Adu argumentasi antara admin akun terverifikasi Partai Gerindra dengan Najwa Shihab ramai diperbincangkan.

Najwa Shihab mematahkan argumen-argumen yang ditulis di akun Instagram Partai Gerindra yang sudah terverfikasi.

Najwa Shihab memberi komentar soal UU KPK hasil revisi di kolom komentar postingan akun Instagram Gerindra.

Postingan tersebut menampilkan cuplikan video dengan foto Ketua Partai Nasdem Surya Paloh.

Dalam keterangannya, akun Instagram Partai Gerindra menyinggung soal sikap Jokowi pada UU KPK.

"RUU KPK, Presiden @Jokowi Pilih Partai Pendukung Atau Rakyat?" tulis akun @gerindra di Instagram.

Akun Instagram Najwa Shihab memberi komentar untuk menanyakan maksud dari kata rakyat dalam keterangan yang ditulis akun @Gerindra.

Pasalnya, menurut Najwa Shihab atau akrab disapa Mba Nana, Fraksi Gerindra di DPR menolak revisi UU KPK.

Tetapi Ketua Badan Legislasi ( Baleg ) DPR Supratman Andi Agtas yang merupakan kader Partai Gerindra, justru menolak masukan publik untuk revisi UU KPK.

"Fraksi anda secara resmi setuju terhadap Revisi UU KPK.

Kader anda Ketua Baleg yg memimpin pembahasan revisi UU secara kilat dan menolak masukan publik.

Lalu publik/rakyat mana yang anda maksud? @gerindra," tulis akun Najwa Shihab atau Mba Nana.

• DPR Akan Perbaiki Salah Ketik RUU KPK, Sudjiwo Tedjo: Tidak Bisa Sudah Disahkan Diganti-ganti Lagi

• Sudjiwo Tedjo: Per 17 Oktober Nanti KPK Lumpuh, Tapi Ada yang Menari-nari di Atas Kelumpuhan Itu

Gerindra kemudian membalasa dengan mengatakan bahwa keputusan Baleg di DPR dibuat melalui musyawarah.

Dari hasil tersebut, Gerindra dan PKS kalah suara dibanding delapan fraksi lain yang setuju dengan RUU KPK.

"Baik kak @najwashihab, pengambilan keputusan Baleg Revisi RUU KPK adalah kolektif kolegial.

Anggota legislasi FPDIP 14 orang, Golkar 11 orang Gerindra 9 orang, Nasdem 5 orang, PKB 6 orang, PPP 5 orang dan PAN 5 orang.

Dalam hal ini Gerindra dan PKS menolak namun karena mayoritas fraksi (8 dari 10) menyetujui akhirnya Fraksi Gerindra harus menghormati keputusan mayoritas fraksi.

Presiden meminta DPR untuk melakukan revisi UU KPK, RUU KPK dirancang dan keluarlah ANPRES dari Presiden dan dibahaslah RUU ini.

Berjalannya waktu, Fraksi Gerindra dan PKS jelas menyatakan penolakan tapi 8 fraksi lain menyetujui dan akhirnya disahkan dengan catatan-catatan yang telah fraksi ini berikan.

Salam Indonesia Raya," tulis akun Gerindra ke Najwa Shihab.

Jawaban akun Gerindra rupanya tak membuat Mba Nana tinggal diam.

Najwa Shihab kembali mempertanyakan komitmen Gerindra untuk menolak RUU KPK.

Mba Nana mengatakan penolakan Gerindra bukan pada RUU KPK, melainkan pemilihan Dewan Pengawas oleh Presiden.

• Pamitnya Yasonna Laoly dari Kabinet Kerja, Berpengaruh pada Perppu KPK? Ini Jawaban Istana

• Bupati Lampung Utara Jadi Kepala Daerah ke-47 yang Terjaring OTT KPK

Menurut Najwa Shihab pernyataan itu disampaikan langsung oleh Supratman Andi Agtas di sidang Paripurna dan acara Mata Najwa edisi KPK.

"Fraksi Gerindra bukan menolak, tapi menyetujui Revisi UU KPK dengan catatan.

Gerindra tidak setuju Dewan Pengawas KPK ditunjuk Presiden, bukan tidak setuju soal Dewan Pengawas.

Hanya satu itu saja.

Kewenangan Dewas memberikan izin penyadapan juga tidak dipersoalkan oleh Fraksi Gerindra.

Bisa disimak ulang pidato ketua fraksi anda yg membacakan sikap ini di sidang paripurna.

Sila tonton juga @matanajwa eps KPK, ada kader anda Supratman, Ketua Baleg yang juga menyampaikan hal ini.

Alasan terpaksa sepakat karena kalah suara menjadi aneh karena kalau memang menolak maka sikap fraksi seharusnya jelas seperti saat Fraksi Gerindra menolak dan walk out hingga kalah voting pada saat pengesahan UU Pemilu.

Salam Narasi TV," tulis Najwa Shihab.

Gerindra menegaskan selalu memperjuangkan aspirasi publik.

Namun perjuangan itu berat kaarena memerlukan jumlah kursi yang banyak di DPR.

"Partai Gerindra selalu mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi publik tidak terkecuali publik yang bukan pemilih atau tidak memilih Partai Gerindra, termasuk aspirasi Mba @najwashihab.

Apakah Mba juga pernah menyampaikan aspirasi dan kekecewaan Mba tersebut kepada Partai, legislatif, dan pemimpin yang menjadi pilihan Mba pada pemilu yang lalu?

Untuk berjuang di parlemen membutuhkan jumlah suara (kursi) yang besar, pada periode lalu Partai Gerindra mempunyai 73 kursi dan saat ini naik menjadi 78 kursi, dengan jumlah tersebut sebuah perjuangan yang tidak mudah bagi Partai Gerindra untuk memperjuangkan aspirasi publik," tutup akun Gerindra.

Sampai pada pukul 16.00 WIB, Rabu (9/10/2019) komentar Najwa Shihab menjadi ramai diperbincangkan publik.

Malahan di Twitter, Mba Nana menjadi trending topik.

• Perppu Penundaan Pemberlakuan UU KPK Hasil Revisi Dinilai Bisa Jadi Opsi Alternatif Bagi Presiden

• Bertemu dengan Moeldoko, Mahasiswa Desak Presiden Jokowi Segera Terbitkan Perppu KPK

Malahan di Twitter, Mba Nana menjadi trending topik

Akun Twitter Gerindras tak luput dari 'serangan' netizen.

Admin akun Twitter Gerindra sampai-sampau dinilai terlalu baperan.

@Jose25Leonardo :@Gerindra Admin baper. Politik ga boleh baper min. Cc @asumsico

@Gerindra : Apakah pernah seorang  @NajwaShihab mengkritisi kondisi pengelolaan keuangan bangsa yang salah urus? Utang yang terus menumpuk, petani yang tertindas atas kebijakan import  @Kemendag dll?

@yunartowijaya : Saran saya @prabowo pake admin yg less-baperan.. Yg bisa lebih dari sekedar "ih kok saya doang yg diomelin, yg lain juga dong diomelin"