Jokowi Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDIP: Jangan Berubah Jadi Komisi Penghambat Karier

Politisi PDIP Masinton Pasaribu ikut berkomentar terkait Presiden Jokowi tak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dalam pemilihan Menteri

Jokowi Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDIP: Jangan Berubah Jadi Komisi Penghambat Karier
Kompas.com
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/2/2016).(abba gabrillin) 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Politisi PDIP Masinton Pasaribu ikut berkomentar terkait Presiden Jokowi tak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dalam pemilihan Menteri untuk periode berikutnya.

Masinton mengatakan, pemilihan Menteri merupakan hak prerogatif presiden.

Oleh karenanya, ia meminta KPK tak perlu ingin tahu banyak terkait pemilihan Menteri kabinet kerja jilid II.

"Ya penyusunan kabinet itu mutlak otoritas dan prerogatif Presiden. Prerogatif itu berarti hak khusus presiden yang tidak boleh dibagi-bagi ke siapapun.

Jadi, KPK tidak boleh kepo tentang kabinet sekarang siapa yang akan disusun oleh Presiden," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Kronologi Oknum Staf Protokoler Coba Kabur Saat OTT Wali Kota Medan, Tim KPK Hampir Ditabrak

Fadli Zon Disebut Bakal Jadi Menteri Jokowi, Jubir Prabowo Beri Bocoran Ini

Masinton mengatakan, Jokowi selaku presiden tentu memiliki banyak instrumen untuk melacak rekam jejak calon-calon Menteri untuk diangkatnya.

"Jadi, secara formal tidak ada masalah kalau Presiden tidak melibatkan KPK dan PPATK karena presiden punya banyak instrumen untuk melakukan tracking atau rekam jejak terhadap masing-masing anggota kabinetnya nanti," ujarnya.

Selanjutnya, Masinton menilai, pada tahun 2014 Jokowi sudah melibatkan KPK dalam menelusuri calon-calon Menteri yang akan diambilnya.

Masinton Pasaribu
Masinton Pasaribu (Ferdinand Waskita/Tribunnews.com)

Namun, belakangan ada nama-nama yang dicoret oleh KPK dari daftar calon Menteri kabinet kerja, tanpa ada kejelasan yang lengkap.

"Dulu 2014 ada 8 (calon Menteri) yang distabilo merah oleh KPK, pada saat itu. Dan 8 itu tidak jadi diangkat sebagai Menteri. Dan kita tidak tahu proses penanganan perkaranya sampai sekarang. 8 orang yang katanya bermasalah secara hukum itu," tuturnya

Halaman
12
Editor: Yuyun Hikmatul Uyun
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved