UU KPK Hasil Revisi Resmi Berlaku, Mahfud MD: Sebelum Ada Dewan Pengawas KPK Masih Bisa OTT

Menurut Mahfud MD, sebelum ada Dewan Pengawas atau paling lambat tanggal 18 Desember, KPK masih menggunakan undang-undang yang lama.

Penulis: Vivi Febrianti | Editor: Ardhi Sanjaya
Youtube/tvOneNews
Mahfud MD soal UU KPK hasil revisi 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menggunakan Undang-undang yang lama meski revisi UU KPK sudah diresmikan pada 17 Oktober 2019.

Undang-undang itu menurut Mahfud MD masih berlaku sampai Presiden RI Jokowi membentuk Dewan Pengawas atau setidaknya sampai pelantikan Pimpinan KPK yang baru pada 19 Desember 2019.

"Kalau menurut saya sih, sampai dengan tanggal 19 Desember, atau kalau lebih cepat dari itu kalau misalnya sebelum itu presiden membentuk Dewan Pengawas sesuai dengan kewenangannya, maka KPK seperti yang ada sekarang ini masih terus bisa melaksanakan tugasnya," kata Mahfud MD dilansir TribunnewsBogor.com dari Youtube tvOneNews Jumat (18/10/2019).

Hal itu, kata dia, tertulis pada revisi UU KPK yang sudah disahkan, yakni pada Pasal 69 D.

"Sebelum presiden membentuk Dewan Pengawas sesuai dengan kewenangannya, maka KPK tetap melaksanakn tugas berdasarkan UU sebelumnya," kata dia.

Untuk itu kata dia, hingga Dewan Pengawas dibentuk, KPK masih bisa melakukan OTT, penggeledahan dan penyitaan.

"Artinya sebenarnya tidak ada masalah sampai dengan 18 Desember hari terakhir, sehingga 19 Desember kalau Presiden sudah mengeluarkan Keppres tentang Dewan Pengawas bersamaan dengan pelantikan atau pengangkatan komisioner atau pimpinan yang baru maka tidak ada masalah KPK melakukan kegiatan seperti selama ini, termasuk melakukan OTT, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya," bebernya.

Menanggapi hal itu, Refly Harun yang merupakan Pakar Hukum Tata Negara tampak terkejut karena pada draft revisi UU KPK yang ia miliki tidak ada Pasal 69 D tersebut.

"Saya membaca draft RUU nya itu memang yang persoalan terbesar kita ini kok draft-nya beda-beda ya, saya membaca di sini nggak ada yang 69 D. Memang kalau kita baca azas peraturan perundang-undangan yang baik ini memang susah, harusnya RUU nya kita tahu dari awal solid, kemudian yang diputuskan solid. Ketika saya minta sama tim draft RUU nya agak berbeda dengan yang saya baca. Saya kira Prof lebih tepat datanya," kata dia.

Meski begitu, ia tetap berusaha mengikuti UU KPK yang dibaca oleh Mahfud MD, di mana kelazimannya jika belum ada Dewan Pengawas maka KPK tetap berjalan sebagaimana sebelum terbentuknya dewan pengawas.

Arsul Sani: KPK Tetap Boleh Menyadap Sebelum Dewan Pengawas KPK Terbentuk

Sempat Didemo, UU KPK Hasil Revisi Resmi Berlaku, Tanpa Tanda Tangan Presiden

"Tapi setelah ada dewan pengawas maka ketentuan-ketentuan mengenai izin itu berlaku, makanya saya menggaris bawahi izin penyadapan," kata dia.

Menurutnya, pada UU KPK yang berlaku itu, penyadapan harus seizin Dewan Pengawas, tapi ternyata tidak itu saja.

"Izin baru bisa diberikan setelah gelar perkara di depan dewan pengawas. Artinya kita tidak bisa berharap lagi ada kasus baru yang di OTT, jadi kalau ada kasus baru tidak diberikan izin oleh dewan pengawas sebelum gelar perkara, padahal gelar perkara dilakukan kalau minimal sudah ada dua alat bukti, sudah ada tersangka dan lain sebagainya," kata dia.

"Menurut saya ini pasal yang sengaja diselipkan, kebetulan di penjelasan, untuk melemahkan proses penindakan oleh KPK," tambahnya.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved