PBNU Ingin Presiden Kembali Dipilih MPR, Yunarto WIjaya: Semoga Tak Lupa Sejarah Kejatuhan Gus Dur
Ketua PBNU Said Aqil mengusulkan bahwa pemilihan presiden sebaiknya dipilih lagi oleh MPR karena berbagai pertimbangan
Penulis: Vivi Febrianti | Editor: Vivi Febrianti
lihat foto
Menurutnya keputusan ini diambil demi persatuan bangsa.
Dirinya memastikan usulan NU tidak terkait dengan kepentingan politik.
"Itu suara-suara para kiai pesatren yang semua demi bangsa demi persatuan. Gak ada kepentingan politik praktis nggak," pungkas Said Aqil.
Menanggapi usulan tersebut, Yuanarto Wijaya mengingatkan soal masa kepemimpinan Gus Dur.
Di mana menurut Yunarto Wijaya, saat itu Gus Dur harus lengser karena sistem pemilihan presiden oleh MPR.
• Ketua Panitia Ungkap Alasan Prabowo Tak Diundang ke Reuni Akbar 212, Pengamat: Ini Gerakan Politik
• Sebut Prabowo-Sandi Didukung Kelompok Radikal, Ini Respon Said Aqil
"Semoga para senior di PBNU gak lupa ttg sejarah kejatuhan Gus Dur yang disebabkan oleh sistem pemilu seperti apa...," tulis Yunarto Wijaya.
Ridwan Kamil Tak Setuju Pilkada Dipilih DPRD
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tak sepakat soal adanya wacana mengembalikan Pemilihan Kepala Daerah kepada lembaga legislatif.
Menurut dia, lebih baik pemerintah mencari cara agar proses pelaksanaan Pilkada tak memakan biaya besar.
"Saya adalah produk Pilkada langsung. Faktanya Pilkada mahal tapi kalau dikembalikan ke DPRD pendapat pribadi saya kurang tepat. Mendingan kita wacanakan bagaimana bikin murahnya," ujar Emil, sapaan akrabnya, saat ditemui di Gedung Pakuan, Jalan Otista, Rabu (20/11/2019).
Salah satu caranya, kata Emil, pemberlakuan voting digital untuk memangkas biaya logistik selama proses Pilkada.
Hal tersebut telah dilakukan di India yang punya jumlah penduduk lebih banyak dibandingkan Indonesia.
"Kalau di India yang penduduknya lebih banyak dari kita mereka votingnya sudah pakai digital. Sementara di kita harus pakai saksi. Kalau delapan pasang satu TPS harus delapan saksi kalikan sekian rupiah, kalikan beribu TPS," ucap Emil.
Emil mengakui, biaya saksi merupakan komponen terbesar dalam anggaran kampanye calon kepala daerah.
Bahkan, ia mengaku biaya saksi menghabiskan setengah alokasi dana kampanye.
![[FULL] Parpol 'Akali' Rakyat Pakai Diksi Nonaktifkan Kader dari Kursi DPR, Pakar: Masih Dapat Gaji](https://img.youtube.com/vi/8JfBdOqxz3E/mqdefault.jpg)
