Rocky Gerung Usul Sebaiknya KPK dan KPU Dimakamkan: Dua Lembaga Itu Sudah Berhenti Kemuliaannya
Menurut Rocky Gerung, KPU dan KPK saat ini sudah sekarat, maka sebaiknya dimakamkan bersama-sama.
Penulis: Vivi Febrianti | Editor: Ardhi Sanjaya
lihat foto
"Jadi bukan memberantas, tapi tidak memberantas korupsi," tegas Rocky Gerung.
Pun Rocky Gerung juga menilai kalau sudah saatnya mengucapkan selamat tinggal pada KPK dan KPU.
"Ya musti ada pestanya itu, jadi pesta perpisahan dan pesta bukan pembunuhan tapi pesta pengakhiran reformasi.
Karena dulu ada dua lembaga yang kita unggulkan waktu reformasi, yaitu KPU dan KPK.
Nah dua lembaga itu sekarang berhenti kemuliaannya itu, jadi ada upcara penurunan bendera dari setengah tiang terus sekarang penuh," bebernya.
Kemudian Rocky Gerung juga menyebut kalau momentumnya KPU itu 2019 paling buruk.
"Kalau KPK iya sekarang, ya itu dua peristiwa yang agak berjauhan, KPU punya problem dengan perhitungan yang kita sebut buruk, KPK juga sekarang dilemahkan.
Dua-duanya sebetulnya sudah sekarat, nanti kita makamkan sama-sama saja itu," ungkap Rocky Gerung.
"Momentumnya jadi ketemu ya?," tanya Hersubeno Arief.
• Rocky Gerung Tanggapi Momen Jokowi Puji Sandiaga Uno : Itu Disodorkan untuk Melemahkan Anies
• Ali Ngabalin Bantah Rocky Gerung Disebut Terdepak, Ini Jabatannya di Istana & Panggilan dari Prabowo
"Memang, politik itu ada hukum yang kadang orang gak bisa paham sesuatu akan menyeret yang lain, jadi pas momentumnya," kata Rocky Gerung lagi.
Kemudian Rocky Gerung pun menyarankan kita untuk percaya akan adanya perubahan saja.
"Kita percaya pada perubahan saja, satu-satu yang kita percaya adalah perubahan itu niscaya akan tiba dan mungkin dia tiba dalam keadaan yang nggak pernah kita perhitungkan. Mungkin akan copot kekuasaanya," kata Rocky Gerung.
Bukan tanpa alasan, Rocky Gerung menyebut demikian karena menurutnya Presiden Jokowi sedang mempersiapkan itu.
"Tentu kita tidak ingin presiden berhenti di tengah jalan, tapi paradoksnya kita lihat dia memang sedang mempersiapkan diri untuk berhenti di tengah jalan, karena kontradiksi kebijakan, inkonsistensi di dalam janji. Jadi sebetulnya bukan saya inginkan pak jokowi tidak sampai 2024, tapi dia sendiri yang sedang berencana untuk tidak sampai melalui segala macam kekacauan," tandasnya.
Sementara itu, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menahan laju pelemahan terhadap lembaga antirasuah itu.
