Mahfud MD Sebut Banyak Kapal Mangkrak karena Kebijakan Susi, Fahri Hamzah: Tak Elok Menyerang
Menurut Fahri Hamzah, pernyataan Mahfud MD itu tidak elok karena menyerang menteri sebelumnya yang juga dipilih Jokowi.
Penulis: Vivi Febrianti | Editor: Ardhi Sanjaya
lihat foto
TRIBUNNEWSBOGOR.COM — Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyayangkan sikap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kepada Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Menurut Fahri Hamzah, pernyataan yang disampaikan Mahfud MD adalah bentuk serangan terhadap menteri sebelumnya.
Fahri Hamzah menilai kalau sikap Mahfud MD itu tidak elok, sebab keduanya sama-sama dipilih oleh Presiden yang sama.
Apalagi kata dia, kinerja Susi Pudjiastuti di masa lalu kerap dipuji.
Bahkan, Susi Pudjiastuti pun mempertanyakan pernyataan yang disampaikan Mahfud MD itu melalui Twitter.
Ia meminta Mahfud MD menunjukkan bukti foto atas apa yang ia sampaikan.
Yakni soal adanya kapal besar di Natuna milik swasta yang dulu mangkrak karena kebijakan Susi Pudjiastuti.
Dilansir dari Kompas.com, Mahfud MD mengungkapkan, pedagang swasta menjadi pemilik puluhan kapal besar asal Pantura yang melaut di Laut Natuna Utara atau perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
"Pemilik kapal, ya mereka pedagang-pedagang swasta. Pedagang-pedagang swasta kan banyak yang punya kapal di Indonesia," ujar Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (11/3/2020).
Mahfud MD menilai, kapal besar milik pedagang swasta itu sebelumnya banyak yang mangkrak.
• Debat soal Ahok, Ngabalin Kesal Lihat Fadli Zon Tunjukkan Fotonya saat Demo : Kau Membenci Saya !
• Ahmad Dhani Tunggu Fadli Zon untuk Jawab Sosok di Foto Ini, Rocky Gerung : Dia S3 Hambalang
Itu terjadi karena adanya kebijakan larangan melakukan penangkapan ikan di laut tertentu ketika Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti menjabat.
Bahkan, mangkraknya kapal pedagang swasta juga dialami oleh kapal-kapal berukuran kecil.
"Sekarang banyak yang mangkrak, juga yang kecil-kecil karena kebijakan lama. Endak boleh ke sana, endak boleh ke sini," ucap dia.
Mahfud MD mengatakan, kebijakan itu kini berubah.
Pada prinsipnya, kata dia, sebuah kebijakan dapat berubah karena melihat perkembangan sosial.
"Mungkin dulu kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Bu Susi bagus, pada saat itu. Tetapi kan hukum dan peraturan itu selalu mengikuti perkembangan situasi sosial politik dan ekonomi," kata dia.
