Jusuf Kalla Soroti Penanganan Virus Corona di Indonesia, Anjurkan Pemerintah Segera Lakukan Ini

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla menganjurkan pemerintah pusat agar segera melakukan pengecekan massal antisipasi virus corona secara massal.

Menurutnya, hal tersebut menjadi satu di antara langkah yang bisa dilakukan pemerintah pusat dalam mencegah penyebaran virus corona.

Hal itu disampaikan Jusuf Kalla dalam program Mata Najwa edisi Rabu (18/3/2020).

Dilansir dari tayangan Mata Najwa, Jusuf Kalla mulanya sedikit mengomentari soal penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

Jusuf Kalla berpendapat jika Indonesia tergolong negara yang agak telat dalam menangani pandemi Covid-19 secara maksimal.

"Banyak negara yang tak siap, hampir semua tak siap termasuk Cina, banyak negara yang menganggap ini hal tak terlalu serius,

sama dengan negara lain, kita juga agak telat untuk menanganinya secara baik, secara tepat," ujar Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla pun nampak menyayangkan hal tersebut.

• Batal Umrah, 5 Pejabat PDAM Cianjur Plesir ke Eropa saat Wabah Corona, Hotman Paris Sindir Menohok

• Status Darurat Corona Diperpanjang hingga 29 Mei, Mahfud MD Tegaskan Tahapan Pilkada Tetap Jalan

Mantan Wakil Presiden RI itu lantas membeberkan cara penanganan virus corona di Korea.

Walau tak menerapkan lockdown atau karantina suatu wilayah, namun Korea bergerak cepat dalam melakukan pengecekan terhadap warganya.

"Persoalannya Kita telat untuk mengetes banyak orang, contohnya beberapa hari lalu baru 1000 lebih, sekarang dilaporkan 2000 tes, langsung juga naik itu jumlah yang positif,

Kalau di Korea mengetesnya 200 ribu masyarakatnya, kemudian ditemukan delapan ribu,

Jadi karena angka di Indonesia bukan disembunyikan, tapi kurangnya orang dites akibat satu lab, maka

bertumpuklah itu maka yang ditemukan yang positif tak terlalu

banyak padahal potensinya mungkin sangat besar," papar Jusuf Kalla.

Namun, lanjut Jusuf Kalla, dalam beberapa waktu terakhir ini pemerintah pusat dinilai telah melakukan langkah penanganan dengan baik.

"Tapi dua minggu terakhir ini saya yakin pemerintah sudah mengetahui masalah dan sudah menjalankan prosedur yang baik," kata Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla juga mendengar jika pemerintah pusat saat ini tengah mengupayakan melakukan pengecekan secara massal.

• Simak Cara Mencuci Tangan yang Benar Menggunakan Sabun dan Hand Sanitizer, Bisa Cegah Corona

• Cara Membuat Hand Sanitizer Sendiri di Rumah, Berbahan Daun Sirih dan Jeruk Nipis Saja

"Saya kira kemarin sudah dapat pembicaraan serius, saya dengar laporannya bahwa Kemenkes sudah setuju untuk mengizinkan rapid test diimpor, saya dengar coba nanti diklarifikasi,

artinya segera mungkin sudah bisa tes massal,

kalau kita mengacu pada Korea memang tak lockdown, tapi bkin 3 hal pertama cek massal, kedua setiap orang

keluar rumah pake masker, meneliti mengikuti pergerakan orang dengan IT yang ada di HP kita," jelas Jusuf Kalla.

jadi kita laksanakannya serba tanggung, artinya harus betul-betul tes lebih banyak lagi,

kalau bisa ratusan ribu, harus kita terbuka untuk memberikan kesempatan yang mampu untuk ngetes," tambahnya.

Pandangan Jusuf Kalla soal lockdown

Belum lama ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi penjelasan soal munculnya isu lockdown seiring merebaknya virus corona.

Jokowi menjelaskan bahwa kebijakan lockdown atau isolasi suatu wilayah yang diwaspadai sebagai lokasi penyebaran virus corona hanya dapat diambil pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Senin (16/3/2020) kemarin.

• Antisipasi Corona, Hindari 7 Hal yang Tak Boleh Dilakukan saat Social Distancing

• Cara Pencegahan Virus Corona bagi Ibu Hamil: Bisakah Janin dalam Kandungan Terinfeksi Covid-19?

Dikatakannya bahwa saat ini pemerintah belum ada rencana untuk melakukan lockdown.

"Kebijakan ini tak boleh diambil oleh pemda, dan tak ada kita berpikiran untuk kebijakan lockdown," kata Jokowi.

Jusuf Kalla pun menanggapi peryataan Jokowi mengenai belum ada rencana lockdown.

Mantan Wakil Presiden RI itu menyinggung soal kondisi sebenarnya masyarakat Indonesia.

Menurutnya, keputusan lockdown memang berada di tangan pemerintah.

"Memang lockdown itu mesti keputusan pemerintah, kalau pemerintah tidak memutuskan itu tentu kita ikut pemerintah," ujar Jusuf Kalla seperti dilansir dari tayangan YouTube tvonenews, Selasa (17/3/2020).

Ia melanjutkan bahwa persoalan yang kini mesti dipikirkan terkait virus corona bukan soal lockdown atau tidak.

Melainkan soal kondisi sebenarnya masyarakat Indonesia pasca pandemi virus corona mulai merebak.

"Bukan soal lockdown atau tidak, beberapa hal perlu membatasi, pertama kita harus mengetahui dulu kondisi sebenarnya,

sebagai contoh, Korea sudah memeriksa lebih dari 200 ribu rakyatnya sehingga diketahui ada 8000 yang kena,

kita baru sempat mengetes lebih 1000 sehingga tentu itu yang didapat tidak banyak," tuturnya.

Jusuf Kalla lantas menyoroti soal ketersediaan tempat pemeriksaan yang ada.

"Sangat baik dan sudah dijalankan bahwa pemerintah memperbanyak tempat pemeriksaan, tempat tes

kalau mengetahui keadaan sebenarnya baru pemerintah bisa ambil tindakan," terang Jusuf Kalla.

Hal penting saat ini, lanjutnya, masyakarat harus bisa melindungi dirinya dari virus corona.

Satu di antaranya dengan menghindari keramaian.

"Kan kita tahu semua, corona itu berjangkit mewabah dari orang ke orang, saya kira sudah terlalu banyak itu didiskusikan,

jadi setuju semua bahwa keramaian harus kita kurangi, ada caranya kalau ketemu, kebersihan dijaga di semua lingkungan, tangan dijaga semua," urai Jusuf Kalla.