Teror Virus Corona

Tanggapi PSBB Demi Cegah Corona, Fadli Zon Lihat Ada Semacam Ketegangan Antara Daerah dan Pusat

Fadli Zon buka suara soal kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk memutus mata rantai virus corona atau Covid-19.

YouTube Talkshow tvOne
Anggota DPR RI Fadli Zon tanggapi kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Anggota DPR RI, Fadli Zon buka suara soal kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus mata rantai virus corona atau Covid-19.

Menurut Fadli Zon, kebijakan PSBB yang dimaksud sebetulnya sudah dilakukan beberapa daerah seperti bekerja di rumah hingga diliburkannya sekolah.

Untuk itu Fadli Zon menilai jika pemerintah terlambat dalam menerapkan kebijakan PSBB.

Hal itu disampaikan Fadli Zon dalam program acara Dua Sisi tvOne.

Diketahui sebelumnya bahwa dalam mencegah penyebaran Covid-19, pemerintah sudah menerapkan physical distancing dengan mengimbau semua kalangan menjaga jarak dan membatasi aktivitas fisik sejak jauh-jauh hari.

Selain itu, belum lama ini pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB yang pada dasarnya imbauan tersebut tak berbeda jauh dengan apa yang sudah diimbau kepada masyarakat.

Namun menurut Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Desiminasi Informasi Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro, dengan diterbitkannya PP PSBB, pemerintah punya kekuatan hukum untuk menjalankan pembatasan sosial secara lebih tegas, efektif, disiplin, dan terkoordinasi.

"Sehingga ada dasar hukum bagi pemerintah pusat, Gugus Tugas dan pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan dalam pembatasan lalu lintas, arus orang, arus barang dan kegiatan-kegiatan lain di masyarakat," terang dia dalam konferensi pers BNPB, Rabu (1/4/2020).

Wabah Covid-19, Konser Tunggal Raisa di GBK Ditunda sampai 20 November 2020

Terbaru, Universitas Pittsburgh AS Sukses Lakukan Uji Coba Vaksin Corona ke Tikus

Kebijakan PSBB sendiri ditandai dengan diterbitkannya peraturan pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020.

Lain halnya dengan Fadli Zon yang mengatakan bahwa keputusan pemerintah terapkan PSBB kurang tepat.

Halaman
1234
Penulis: Mohamad Afkar S
Editor: Vivi Febrianti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved