Jadwal Sidang Isbat Awal Puasa Ramadhan 1441 H, Cek Informasi Di Sini

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Malam nanti Kementerian Agama (Kemenag) diagendakan akan mengelar jadwal sidang isbat penentuan awal puasa Ramadhan 1441 H.

Dilansir dari kemenag.go.id, jadwal sidang isbat dilaksanakan untuk memutuskan penetapan 1 Ramadhan 1441 Hijriah atau Ramadhan 2020

Sidang isbat atau sidang penetapan akan digelar melalui telekonferensi secara virtual.

Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin menjelaskan, hasil Rukyatul Hilal menjadi dasar pengambilan keputusan sidang isbat.

Meski pandemi Covid-19, Kanwil Kemenag tetap melakukan rukyatul hilal bersama Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, instansi terkait, ormas Islam dan tokoh masyarakat setempat.

• 6 Hal yang Dapat Membatalkan Puasa Ramadhan, Simak Juga Bacaan Niat Berpuasa

• Doa, Niat hingga Tata Cara Mandi Wajib, Lakukan Sebelum Menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan 1441 H

"Rukyatul hilal tetap dilaksanakan oleh Kanwil Kemenag Provinsi pada 23 April, saat terbenamnya matahari," ucap Kamaruddin pada Sabtu (18/4/2020) kutip Tribunnews.com

Hal ini dikarenakan pandemi Covid-19 hingga saat ini masih mewabah di sebagian besar wilayah Indonesia.

• Simak Aktivitas yang Bisa Dilakukan di Rumah Selama Puasa Ramadhan 2020 di Tengah Pandemi Corona

Kamaruddin menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan protokol pelaksanaan rukyatul hilal saat pandemik Covid-19.

• Ramadhan 1441 H : Bolehkah Makan Sahur Setelah Imsak hingga Menuju Azan Subuh ? Ini Penjelasan Ustaz

• Niat dan Tata Cara Mandi Wajib Sebelum Puasa Ramadhan, Dilakukan Sore Hari Sebelum Shalat Tarawih

Aturan itu sudah dikirim ke Kanwil Kemenag agar dijadikan panduan dalam pemantauan hilal.

Maka, tidak semua peserta sidang melakukan rapat melalui video telekonferensi.

• Cegah Penularan Covid-19, Penumpang KRL Gunakan Topi Pelindung Wajah

• Pasien PDP Corona Ini Mengamuk Saat Isolasi, Minta Pulang karena Ingin Rawat Ibunya

Sebagian peserta akan tetap hadir di Kantor Kementerian Agama, karena sidang ini digelar dengan peserta yang terbatas.

Peserta dibatasi, maksimal 10 orang dan menyesuaikan dengan prosedur protokol kesehatan dengan mematuhi aturan physical distancing selama pandemik Covid-19.

Hanya sebagian peserta yang akan dihadirkan, yaitu perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), perwakilan DPR, dan perwakilan Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Cecep Nurwendaya.

Pejabat eselon I dan II yang diundang juga hanya dari Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat Islam saja.

Seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, undangan lainnya bisa mengikuti melalui saluran komunikasi daring yang akan disiapkan Kementerian Agama.

Sidang rencananya akan dimulai sebelum maghrib.

Sidang isbat dengan menggunakan video konferensi merupakan bagian dari upaya Kementerian Agama untuk mencegah penyebaran virus corona di Indonesia.

• Puasa Ramadhan 2020 di Tengah Pandemi Covid-19, Ini Bacaan Niat Sholat Tarawih Sendiri di Rumah

Sebelum memasuki area rukyatul hilal, semua peserta harus diukur suhu tubuhnya dan menggunakan masker.

Sidang akan diawali dengan membahas paparan posisi hilal awal Ramadan 1441 H oleh Badan hisab rukyatul hilal Kementerian Agama.

Aturannya, setiap instrumen pemantauan hilal, baik teleskop, theodolite, ataupun kamera, hanya dioperasikan oleh satu orang saja, alias tidak saling pinjam pakai.

Petugas juga dilarang berkerumun di sekitar instrumen pemantauan yang telah ditempatkan.

Petugas juga diimbau melakukan shalat hajat, memohon keselamatan dan kelancaran dalam melaksanakan tugasnya

Sidang akan ditutup setelah maghrib dan akan hasil sidang akan diumumkan oleh Menteri Agama Fachrul Razi melalui jumpa pers.

Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi juga telah mengeluarkan surat edaran tentang panduan ibadah pada bulan Ramadan dan 1 Syawal selama masa darurat covid-19.

Dalam edaran tersebut, di antaranya disebutkan bahwa dalam pelaksanaan ibadah Ramadan, umat muslim diimbau untuk tidak melaksanakan tarawih berjemaah di masjid, buka puasa bersama, sahur bersama, serta tidak melaksanakan i’tikaf di masjid.

Kamaruddin menyampaikan peraturan yang dibuat pemerintah, bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat.(*)

(Tribunnews.com/Oktaviani Wahyu Widayanti)