Tanyakan Kinerja DPR di Tengah Pandemi, Najwa Shihab Sindir: Kok Kebanyakan Tidak Terkait Corona Ya?

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Presenter Najwa Shihab membuat surat terbuka untuk para anggota DPR RI di tengah pandemi Covid-19 ini.

Najwa Shihab pun mempertanyakan prioritas yang dilakukan anggota DPR saat pemerintah fokus pada penanganan virus corona.

Ia juga menyindir beberapa pembahasan yang dilakukan DPR dan apa saja yang sudah dilakukan untuk penanganan Covid-19 ini.

Mulai dari pembahasan RUU Cipta Kerja, pembelian jamu hingga anggota dewan yang mengenakan alat perlindungan diri (APD).

"Kepada tuan dan puan para anggota DPR yang terhormat Apa kabar hari ini? Sepertinya tak sebaik biasanya? Sama, di sini pun begitu, kita semua memang sedang diuji," kata Najwa Shihab mengawali videonya.

Ia pun menyinggung soal work from home yang sedang dilakukan anggota DPR di masa pendemi ini.

"Hidup memang tak selalu baik kan? seperti kami kami ini tuan dan puan juga mungkin lebih banyak bekerja di rumah. Kalau lihat siaran sidang atau rapat terbuka di gedung DPR sekarang sih kelihatannya banyak kursi yang kosong, eh tapi biasanya juga kosong kan ya?," kata Najwa Shihab dilansir dari Instagram @najwashihab Sabtu (2/5/2020).

Kemudian, Najwa Shihab pun membandingkan kinerja anggota DPR RI dengan parlemen di negara lain.

"Tuan dan puan anggota DPR yang terhormat, saya perhatikan parlemen-parlemen negara lain fokus melawan corona. Tapi rasa-rasanya isu-isu yang keluar dari Senayan belakangan kok kebanyakan tidak terkait corona ya?," sindir wanita yang akrab disapa Nana ini.

Menurut Najwa Shihab, yang dibahas anggota DPR di masa virus corona ini justru malah hal lain.

• Tetap Bahas Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Pandemi, DPR Dinilai Tak Peka terhadap Rakyat

• Jokowi Sempat Unggah Pembahasan RUU Cipta Kerja Ditunda di Akun Twitter-nya

"Kami malah membaca DPR bersemangat membahas isu-isu lain, contohnya rancangan undang-undang Cipta kerja yang banyak ditolak karena dinilai mementingkan kepentingan investor di atas kebutuhan pekerja," jelasnya.

Padahal, kata Nana, Presiden Jokowi pekan lalu sempat menyatakan, pemerintah dan DPR menunda pembahasan salah satu klaster di rancangan undang-undang itu, yakni klaster Ketenagakerjaan.

"Ini untuk memberi kesempatan menjalani substansi dan mendapat masukan dari banyak pihak. Berpegang pada alasan itu, maka sudah seharusnya klaster lain dalam RUU Cipta kerja pun perlu ditinjau ulang," ungkapnya.

Karena menurut Najwa Shihab, klaster yang lain juga bukan tanpa masalah, terutama dari perspektif lingkungan dan keadilan gender.

"Tidak cukup hanya menunda pembahasan 1 klaster saja," tambahnya.