Kajian Buka Mal Dibuka Juni Tak Libatkan Gugus Tugas Covid-19, Gus Nadir: Ngurus Negara Kok Amatiran

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Rais PCNU Australia Nadirsyah Hosen atau akrab disapa Gus Nadir mengkritik pemerintah yang terkesan tak kompak dalam menangani Covid-19.

Menurut Gus Nadir, koordinasi yang diperlihatkan tampak kacau balau.

Hal itu dikarenakan perbedaan pemahaman antara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian.

Keduanya tampak tidak satu suara bahkan tidak dilibatkan untuk membuat keputusan penting.

Dilansir dari Kompas.com, Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Achmad Yurianto mengatakan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tidak dilibatkan dalam pembuatan kajian awal pembukaan fasilitas publik untuk pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19 oleh Kemenko Perekonomian.

Oleh karena itu, Achmad Yurianto enggan berkomentar banyak mengenai kajian tersebut.

"Orang Kemenko juga enggak bikin rencananya sama kita kok (Gugus Tugas)," kata Achmad Yurianto kepada Kompas.com, Sabtu (9/5/2020).

Ia mengatakan, kajian itu belum dikomunikasikan antar-kementerian dan lembaga.

Achmad Yurianto pun menilai kajian itu hanya sebatas pendapat satu kementerian dan belum menjadi rencana.

"Itu masih pendapat kan itu. Itu masih pendapat, bukan rencana," ucapnya.

• Lepas Rindu, Jokowi Video Call dengan Jan Ethes dan Sedah Mirah, Gibran: Bagus Juga Pencitraannya

• Jokowi Akui Masih Kalah dari Negara Lain Soal Penanganan Covid-19, Gus Nadir: Menerima Kelemahan

Diketahui, foto skenario pemulihan ekonomi Indonesia beredar luas dan diperbincangkan di jagat maya.

Foto tersebut menunjukkan timeline beroperasinya kembali berbagai sektor.

Kementerian Koordinator Perekonomian menyampaikan, foto yang beredar luas tersebut merupakan bagian dari kajian awal pemerintah dalam menentukan kebijakan pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19.

"Yang beredar di masyarakat tersebut merupakan kajian awal Kemenko Perekonomian, yang selama ini secara intens melakukan kajian dan kebijakan pemerintah menjelang, selama, dan pasca-pandemi Covid-19," kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (7/5/2020).

Hal itu pun dinilai sebagai koordinasi yang buruk antara Menko Perekonomian dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 oleh Gus Nadir.

Hal itu, kata Gus Nadir akan mengakibatkan aparat dan pemerintah daerah kebingungan untuk mengikuti aturan mana yang akan diterapkan.

"Koordinasi yg kacau balau.

Bentar lagi akan ada saling bantah dan revisi.

Di lapangan aparat kebingungan.

Pemda jg pusing ngikutinnya.

Ngurus negara saat krisis kok amatiran gini sih.

Duh Gustiiii," tulis Gus Nadir.

• Selama Covid-19 Penumpang Pesawat Harus Datang 3-4 Jam Sebelum Berangkat, Ini Tujuannya

• Pemerintah Pusat Salurkan Rp 2,6 Triliun Dana Bagi Hasil ke Pemprov DKI untuk Penanganan Covid-19

Berikut isi kajian awal Kemenko Perekonomian tersebut:

1. Fase pertama, yang dilakukan pada 1 Juni 2020 ialah membuka kembali operasional industri dan jasa bisnis ke bisnis (B2B), dengan tetap menerapkan social distancing.

2. Fase kedua yakni pada 8 Juni 2020, toko, pasar, dan mal diperbolehkan beroperasi kembali.

3. Fase ketiga, 15 Juni 2020, tempat-tempat kebudayaan dan sekolah mulai dibuka kembali dengan tetap menerapkan social distancing dan beberapa penyesuaian.

4. Fase keempat, 6 Juli 2020, difokuskan pada evaluasi terhadap pembukaan berbagai fasilitas, seperti restoran hingga tempat ibadah.

5. Fase kelima, 20 Juli dan 27 Juli 2020, evaluasi fase keempat dan pada akhir Juli atau awal Agustus 2020 diharapkan seluruh kegiatan ekonomi sudah dapat beroperasi dengan normal.

Istana Tegaskan Mal dan Sekolah Buka Setelah Covid-19 Tak Ada

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral meluruskan informasi soal rencana pemerintah untuk kembali membuka mal, pasar, dan sekolah pada Juni mendatang.

Ia menegaskan, hal tersebut merupakan rencana yang baru direalisasikan jika ada kemajuan signifikan dalam penanganan pandemi virus corona ( Covid-19).

"Salah satu syaratnya adalah penurunan pasien positif selama 14 hari berturut turut sampai kemudian tak ada penambahan pasien positif lagi," kata Donny kepada Kompas.com, Sabtu (9/5/2020).

Oleh karena itu, Donny menyebutkan, saat ini pemerintah berupaya keras agar penerapan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) bisa berjalan efektif.

• Alumni SDN Pabuaran 03 Bagikan Paket Sembako untuk Masyarakat Terdampak Covid-19

• Katalog Promo Alfamart 9 - 15 Mei 2020 - Ada Promo Pak Rahmat, Hingga Diskon Minyak Goreng

Mulai dari bagaimana protokol kesehatan dijalankan, penegakan hukum dilakukan terukur, serta dipatuhinya larangan mudik.

"Apakah Juni sudah bisa dilonggarkan atau tidak, kita tidak tahu. Kita tak mau terjadi second wave (gelombang kedua)," kata Donny.

Sebelumnya, foto skenario pemulihan ekonomi Indonesia beredar luas dan diperbincangkan di jagat maya.

Foto tersebut menunjukkan timeline beroperasinya kembali berbagai sektor.

Kementerian Koordinator Perekonomian menyampaikan, foto yang beredar luas tersebut merupakan bagian dari kajian awal pemerintah dalam menentukan kebijakan pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19.

"Yang beredar di masyarakat tersebut merupakan kajian awal Kemenko Perekonomian, yang selama ini secara intens melakukan kajian dan kebijakan pemerintah menjelang, selama, dan pasca-pandemi Covid-19," kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (7/5/2020).