Menteri Edhy Izinkan Cantrang Digunakan Lagi, Susi: Saatnya Kapal Raksasa Mengeruk Kembali
Susi Pudjiastuti miris dengan kebijakan Menteri Edhy Prabowo yang memperbolehkan kembali menggunakan cantrang.
Penulis: Vivi Febrianti | Editor: Ardhi Sanjaya
Menanggapi hal itu, Susi Pudjiastusi pun berkomentar di akun Twitternya.
Ia menyindir bahwa kebijakan itu akan menguntungkan kapal-kapal raksasa.
Pun kebijakan itu sangat ditunggu-tunggu oleh Vietnam untuk memanen lobster.
“Ikan sudah banyak saatnya Kapal2 Raksasa Cantrang, Trawl, Purseiners dll mengeruk kembali..
Saatnya panen bibit lobster yg sudah ditunggu tunggu Vietnam.
Inilah Investasi yg kita banggakan,” tulisnya.
• Makan Bareng Komika, Susi Pudjiastuti Sebut Orang Jarang Makan Ikan Ditenggelamkan Saja !
• Jualan Baju Bertuliskan Tenggelamkan, Susi Pudjiastuti Bikin Akun Olshop: Keuntungan Disumbangkan
Alasan Cantrang Dilarang Digunakan
Mengutip dari hasil kajian WWF-Indonesia, menyebutkan bahwa hanya sekitar 18-40 persen hasil tangkapan trawl dan cantrang yang bernilai ekonomis dan dapat dikonsumsi, 60-82 persen adalah tangkapan sampingan (bycatch) atau tidak dimanfaatkan (discard). Sehingga sebagian besar hasil tangkapan tersebut dibuang ke laut dalam keadaan mati.
Penggunaan trawl dengan mengeruk dasar perairan merusak habitat serta penggunaan mata jaring yang kecil juga menyebabkan tertangkapnya berbagai jenis biota yang masih anakan atau belum matang gonad.
Pemborosan sumberdaya ini telah terjadi terus menerus sejak alat tangkap ini, mulai dipergunakan secara luas pada tahun 1960 silam.
Hasil tangkapan trawl dan cantrang tidak selektif dengan komposisi hasil tangkapan yang menangkap semua ukuran ikan, udang, kepiting, serta biota lainnya.
Biota-biota yang belum matang gonad dan memijah yang ikut tertangkap tidak dapat berkembang biak menghasilkan individu baru.
Kondisi ini menyebabkan deplesi stok atau pengurangan stok sumber daya ikan, hasil tangkapan akan semakin berkurang, inilah dampak merusak yang pertama.
Kedua, biota yang dibuang akan mengacaukan data perikanan karena tidak tercatat sebagai hasil produksi perikanan.
Analisis stok sumber daya perikanan pun menjadi kurang akurat sehingga menyebabkan tidak sesuainya kebijakan pengelolaan dan kenyataan kondisi sumber daya perikanan.