Hotman Paris Sindir Oknum Pemusik di Bali yang Tak Percaya Corona, Istri Jerinx Langsung Merespon

Saya dan anda sama-sama berkulit gelap kan? Nah. Statemen dokter dari Afrika ini memperkuat fakta jika kurikulum kedokteran global memang dirancang utk menciptakan pola pikir yg sangat patuh thd “sistem”, dan utk selalu bermain aman. Ketika tiba di masa krisis spt sekarang, dokter pun dipaksa menjadi “mesin” yg bekerja hanya sesuai sistem. Problemnya adalah kerangka sistem tsb merupakan hasil kerjasama Big Pharma, Politisi, Institusi Kesehatan & Ilmuwan yg sangat rentan thd konflik kepentingan. Sumpah makin kasihan saya sama dokter-dokter yg beneran tulus & berjuang mati-matian agar tetap menjadi manusia ketika semua kawan-kawannya menjadi robot.

Silakan cek https://youtu.be/26s4feGFlvs atau BACA DM ANDA," tulis Jerinx dilansir pada Selasa (28/7/2020).

Sebelumnya diketahui, Jerinx SID ikut meramaikan aksi menolak rapid dan swab test sebagai syarat administrasi yang digelar Masyarakat Nusantara Sehat (MANUSIA) di Lapangan Renon, Kota Denpasar, Bali, Minggu (26/7/2020).

Hal ini diketahui dari unggahan video dan foto di akun Instagramnya, @jrxsid.

Dari video yang diunggah, tampak Jerinx bersama massa turun ke jalan membawa serta spanduk penolakan rapid dan swab test.

"AKSI BALI TOLAK RAPID/SWAB! @vlaminora on stage jam 10 @leeyonk_sinatraofficial jam 9 Follow @menjadimanusa yang akan menjadi gerakan perlawanan NYATA rakyat terhadap pembodohan & bisnis ketakutan!" tulis Jerinx di caption video yang diunggahnya.

Diketahui massa dari MANUSIA juga diikuti oleh Front Demokrasi Perjuangan Rakyat Bali (FRONTIER Bali) bersama Komunitas Bali Tolak Rapid.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) FRONTIER Bali Made Krisna Dinata mengatakan, aksi tersebut untuk melawan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali yang menetapkan rapid dan swab test sebagai syarat administrasi dalam sertifikasi tata kehidupan baru atau new normal serta syarat perjalanan.

Ia menilai hasil rapid dan swab test tidak dapat menjamin seseorang tidak terpapar Covid-19.

Krisna mengatakan, menurut para ahli, rapid test tidak berguna dan tidak tepat dijadikan pendeteksi virus, sehingga tidak tepat dijadikan syarat administrasi.

“Itu disampaikan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Dan Kedokteran Laboratorium Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu.

Ia menduga rapid test yang digunakan sebagai syarat administrasi merupakan praktik bisnis.