Breaking News:

Kabag Hukum Kota Bogor Jadi Pembicara Dalam Dukungan Tindak Pidana Pencucian Uang

kepala Bagian Hukum dan HAM Kota Bogor yang juga berprofesi sebagai jaksa Alma Wiranta menjadi pembicara dalam Mutual Evaluation Review

TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho
Kepala Bagian Hukum dan HAM Kota Bogor yang juga berprofesi sebagai jaksa Alma Wiranta 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Kepala Bagian Hukum dan HAM Kota Bogor yang juga berprofesi sebagai jaksa Alma Wiranta menjadi pembicara dalam Mutual Evaluation Review (MER) di Indonesia.

Alma diminta oleh JAMPidum Kejaksaan Agung RI sebagai pembicara dalam Mutual Evaluation Review (MER) di Indonesia yang dilaksanakan oleh PPATK.

Pada kegiatan itu kata Alma akan menganalisis data dalam kepatuhan Indonesia melalui beberapa lembaga atau instansi pemerintah dan non pemerintah untuk mendukung pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Saat ini kata Alma peran Indonesia dalam penegakan hukum kejahatan money laundering atau TPPU dimata dunia internasional sangat diperhatikan.

Diantaranya adalah TPPU pada tindak pidana narkotika, perdagangan manusia, pasar modal, terorisme dan radikalisme, korupsi serta kejahatan keamanan negara serta Sumber Daya Alam (SDA).

"Melalui Mutual Evaluation Review (MER) di Indonesia yang dilaksanakan oleh PPATK  dengan menghadirkan asessor Financial Action Task Force (FATF) dari 14 (empat belas) negara, akan menganalisis data dalam kepatuhan Indonesia melalui beberapa lembaga/instansi pemerintah dan non pemerintah untuk mendukung pencegahan dan penanganan TPPU," katanya Kamis (3/9/2020) di Balaikota Bogor.

Dengan menjadi anggota FATF kata Alama, akan mengembalikan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia.

Selain itu kata Alma hal lain yang harus difokuskan adalah bahwa setiap hal yang melanggar aturan akan ditindak tegas dengan sinergi aparat penegak hukum di Government maupun NGO sebagai pendukung.

"Sebagaimana surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejagung, nomor B-3983/E/EJP/09/2020 tanggal 1 September 2020 yang ditujukan kepada Wali Kota Bogor, perihal Undangan rapat koordinasi terkait penilaian MER Indonesia oleh FATF, dengan dasar surat tersebut dan persetujuan Wali Kota Bogor Bima Arya sebagai narasumber mewaliki JAMPIDUM untuk mendukung Indonesia sebagai anggota FATF, pada tanggal 2 September 2020 dan dilanjutkan tanggal 7 September 2020," tuturnya.

Halaman
12
Penulis: Lingga Arvian Nugroho
Editor: Damanhuri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved