Demo Tolak Omnibus Law

Diminta Klarifikasi Soal Tudingan SBY Dalang Demo, Mahfud MD Heran : Kapan Kami Bilang Begitu

Menanggapi permintaan dari Andi Arief, Mahfud MD segera memberikan jawaban. Alih-alih mengurai klarifikasi, Mahfud MD justru tampak heran.

Penulis: khairunnisa | Editor: Vivi Febrianti
Kolase Tribunnews.com
Mahfud MD Heran saat Diminta Klarifikasi soal SBY & AHY Dituding Jadi Dalang Demo 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Diminta klarifikasi terkait isu dalang di balik demo tolak UU Cipta Kerja, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD heran.

Betapa tidak, Mahfud MD justru mempertanyakan perihal tudingan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah dalang di balik demo tolak UU Cipta Kerja.

Heran kala diminta membuat klarifikasi, Mahfud MD langsung berbalik mengurai pertanyaan pada Andi Arief.

Mahfud MD balik meminta penjelasan atas tudingan yang sempat dilayangkan Andi Arief kepadanya.

Seperti diketahui, pasca demo tolak UU Cipta Kerja berlangsung ricuh, berbagai sangkaan miring berhembus di tengah publik.

Salah satunya adalah isu soal Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dituding menjadi dalang demo UU Cipta Kerja.

Baca juga: Sosok Pencetus Omnibus Law UU Cipta Kerja, Ternyata Teman Dekat Luhut dan Menteri Era SBY & Jokowi

Baca juga: Miris Masih Ada Warga yang Tidak Percaya Covid, Mahfud MD : Padahal Korbannya Sudah Banyak

Terlebih Partai Demokrat dengan tegas menolak disahkannya UU Cipta Kerja.

Sejumlah serangan dari akun bodong juga menghampiri AHY.

Ketua Umum Partai Demokrat menyampaikan ucapan selamat melalui video yang diunggah di youtube kepada pasangan Joko Widodo-Maruf Amin yang memenangi Pilpres 2019.(YOUTUBE)
Ketua Umum Partai Demokrat menyampaikan ucapan selamat melalui video yang diunggah di youtube kepada pasangan Joko Widodo-Maruf Amin yang memenangi Pilpres 2019.(YOUTUBE) (Kompas.com)

Fitnah juga menghampiri AHY dan SBY terkait demo UU Cipta Kerja.

Menanggapi hal tersebut, politisi Partai Demokrat, Andi Arief pun memberikan komentar.

Dalam laman Twitter-nya, Andi Arief dengan tegas meminta klarifikasi dari Mahfud MD perihal tudingan SBy dan AHY dalang demo.

Tak cuma kepada Mahfud MD, Andi Arief juga meminta Airlangga dan Luhut Binsar Pandjaitan untuk turut memberikan klarifikasi.

"Kalau sampai tidak ada klarifikasi dari Pak @mohmahfudmd, Pak Airlangga, Pak Luhut dan BIN atas tuduhan bahwa Pak SBY, AHY dan demokrat yang difitnah di belakang demo besar ini, maka tidak ada jaminan ketegangan politik akan mereda," tulis Andi Arief dalam cuitannya, Selasa (13/10/2020).

Baca juga: Bandingkan Cara Jokowi dan SBY dalam Selesaikan Masalah, JK Sebut Ada yang Ringkas dan Suka Rapat

Baca juga: Sudah Kaji RUU HIP, SBY Memilih Simpan Pendapatnya : Agar Politik Tak Semakin Panas

Menanggapi permintaan dari Andi Arief, Mahfud MD segera memberikan jawaban.

Alih-alih mengurai klarifikasi, Mahfud MD justru tampak heran.

Mahfud MD mempertanyakan balik tudingan dari Andi Arief tersebut.

Sebab diakui Mahfud MD, dirinya tidak pernah menuding bahwa SBY atau AHY adalah dalang unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja.

"Klarifikasi macam apa yg diminta Mas @AndiArief__ ? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sbg dalang atau membiayai unras. Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos2 yg tak jelas," balas Mahfud MD pada Rabu (14/10/2020).

Jawaban yang diurai Mahfud MD pun kembali dibalas oleh Andi Arief.

Bukan dengan jawaban, Andi Arief justru melayangkan ucapan terima kasih kepada Mahfud MD.

Kata AHY dan SBY

Seperti yang diketahui, UU Cipta Kerja disahkan pada Senin (5/10/2020) lalu dalam rapat paripurna yang dihadiri para anggota DPR RI.

Pengesahan UU Cipta Kerja ini menimbulkan sejumlah kontroversi.

Kericuhan terjadi saat demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di kawasan Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/10/2020).(KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO) (Kompas.com/ Kristianto Purnomo)

Bahkan demo besar-besaran terjadi di sejumlah daerah terkait penolakan UU Cipta Kerja.

Pengesahan UU Cipta Kerja didukung oleh seluruh partai pendukung koalisi pemerintah.

Namun ada dua fraksi yang justru menolak disahkannya UU Cipta Kerja.

Dua fraksi yang menolak disahkannya UU Cipta Kerja yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.

Hal inilah yang tampaknya memicu tudingan dan fitnah kalau AHY dan SBY adalah dalang di balik demo tersebut.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, ketidakjelasan draf final RUU Cipta Kerja menimbulkan kekacauan informasi di tengah masyarakat.

Menurut AHY, pemerintah dan masyarakat tengah saling menuding menyebarkan hoaks soal UU Cipta Kerja.

Padahal, rujukan terkait kebenaran informasi tersebut belum ada.

"Jadi, bagaimana kita menganggap berita yang beredar itu hoaks atau bukan," tulis AHY dikutip dari akun Twitter @AgusYudhoyono, Selasa (13/10/2020).

AHY merasa khawatir masyarakat tenggelam dalam perang informasi dan perang hoaks.

AHY juga mengungkapkan, ada akun palsu atau 'bodong' yang menyerang dirinya dan Partai Demokrat.

Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu juga dituduh sebagai dalang aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja.

"Ada 'akun bodong' yang menyerang diri saya pribadi dan @PDemokrat hanya karena kami berbeda pendapat. Disebar hoax, bahwa saya mendalangi demo UU Ciptaker," kata AHY.

AHY mengatakan, tuduhan tak berdasar itu pun terbantahkan karena berbagai elemen masyarakat banyak yang menolak UU Cipta Kerja.

"Alhamdulillah, rakyat kita cerdas. Tuduhan itu dibantah oleh berbagai elemen masyarakat yang melakukan penolakan UU Ciptaker. Saya tegaskan, tuduhan tak berdasar itu sangat menyakiti hati nurani rakyat, yang memang sungguh-sungguh ingin berjuang untuk kehidupannya yang lebih baik," ucap AHY.

Terkait tuduhan dalang aksi penolakan UU Cipta Kerja yang ramai di media sosial, SBY meminta pejabat negara untuk menyebut pihak yang menjadi dalang sebenarnya agar tidak menimbulkan kabar bohong di masyarakat.

"Kalau memang menggerakan, menunggangi, membiayai, dianggap negara kejahatan dan melanggar hukum. Hukum harus ditegakkan, lebih baik disebutkan, kalau tidak negaranya membuat hoaks," papar SBY dalam akun Youtube miliknya, Jakarta, Senin (12/10/2020) malam.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved