Kisruh Partai Demokrat
Sebut Moeldoko Tak Elok Jadi Ketum Demokrat, Yunarto Wijaya: KSP Jelas Mewakili Wajah Kepala Negara
Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya ikut berkomentar soal kisruh Partai Demokrat yang melibatkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Penulis: Vivi Febrianti | Editor: Vivi Febrianti
lihat foto
"Baik, dengan demikian. Saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. Oke kita terima menjadi ketua umum," kata dia.
Menanggapi hal itu, Yunarto Wijaya pun menyebut bahwa tak seharusnya Moeldoko merangkap jabatan.
Apalagi saat ini dirinya merupakan KSP yang mewakili wajah kepala pemerintahan atau negara.
Hal itu disampaikan Yunarto Wijaya di aku media sosialnya.
Dilansir dari akun Twitter @yunartowijaya Sabtu (6/3/2021), ia menegaskan bahwa Moeldoko tak boleh merangkap jabatan ketum partai.
Baca juga: Emil Dardak Tegaskan Demokrat Jatim Tetap Patuh kepada AHY: Tidak Akui Kepengurusan Pak Moeldoko
Baca juga: Moeldoko Kudeta AHY Jadi Ketum Partai Demokrat, Respon Menohok Annisa Pohan Disorot : Terus Diam ?
"Yang jauh lbh penting dari urusan internal partai demokrat, alangkah baiknya Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) tidak boleh merangkap Ketua Umum Partai..
menteri saja seeloknya bukan pengurus partai, apalagi Kepala KSP yang jelas2 mewakili wajah kepala pemerintahan/negara...," tulisnya.
Sementara itu, AHY menyebut KLB yang tersebut tidak sah, ilegal, dan inkonstitusional karena digelar tanpa memenuhi syarat yang tercantum pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.
Berdasarkan AD/ART, KLB baru dapat diselenggarakan apabila disetujui, didukung, dan dihadiri oleh 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
Tak hanya itu, penyelenggaraan KLB juga mesti disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai yang kini diemban oleh Susilo Bambang Yudhoyono.
"Ketiga pasal ataupun klausul tersebut, tidak dipenuhi. Sama sekali tidak dipenuhi oleh para peserta KLB ilegal tersebut," kata AHY.
Dengan demikian, AHY menegaskan tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan di Partai Demokrat serta dirinya adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.
Pengamat Sebut Tak Boleh Ada Pembiaran Istana
Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, Presiden Joko Widodo harus bicara soal kisruh Partai Demokrat yang melibatkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
"Jangan sampai Pak Jokowi tidak menangkap, mempertimbangkan kisruh yang ada di Demokrat ini secara seksama. Tidak boleh ada pembiaran dari Istana," kata Siti Zuhro dalam diskusi Polemik MNC Trijaya, Sabtu (6/3/2021).
Baca juga: Moeldoko Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Gaya Pidato AHY Disorot, Tegaskan Siap Melawan
Baca juga: Sindir Ucapan Moeldoko, AHY Sebut KLB Sumut Abal-abal : Tidak Bisa Terima dengan Akal Sehat
