Breaking News:

Pemkot Bogor Terbitkan Perda Tentang Ketertiban Umum 2021, Pasal Aturan KTR Dicabut

Perda nomer 1 tahun 2021 tentang penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat merupakan perda perubahan

TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho
Kabag Hukum dan HAM Setda, Alma Wiranta 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Lingga Arvian Nugroho

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemerintah Kota Bogor (Pemkot Bogor) menetapkan Peraturan Daerah (Perda) nomer 1 tahun 2021 tentang penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor Alma Wiranta mengatakan Perda tersebut ditetapkan pada 15 Februari 2021.

Perda nomer 1 tahun 2021 tentang penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat merupakan perda perubahan atas Perda nomer 8 tahun 2006.

Perubahan atau pergantian tersebut kata Alma dilakukan karena Perda nomer 8 tahun 2006 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dinamika masyarakat sehingga perlu diganti.

"Jadi dalam penyusunan Perda ini ada naskah akademis nah naskah akademis itu yang berisi kenapa perda yang sebelumnya itu harus diubah nah Perda yang diubah itu tahun 2006, perda no 8 tahun 2006 itu dicabut karena sudah tidak update lagi," katanya saat ditemui di ruang kerjanya.

Dalam perda nomer 1 tahun 2021 kata Alma berisi tentang pasal-pasal tentang penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pada perda nomer 1 tahun 2021 ini ada beberapa aturan yang dicabut dan ada beberapa aturan yang dievaluasi lebih rinci ataupun diperjelas dan dibuat aturan baru.

"Iya jadi dari sisi sosiologis, filosofis dan yuridis, regulasinya inilah yang menjadi dasar sehingga dengan adanya perda tentang penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat fungsinya untuk menjaga kegiatan masyarakat di Kota Bogor, " katanya.

Beberapa aturan  di dalam perda nomer 1 tahun 2021 yang dicabut diantaranya adalah pasal aturan kawasan tanpa rokok ( KTR ).

Halaman
12
Penulis: Lingga Arvian Nugroho
Editor: Damanhuri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved