Lolos Jadi ASN, Segini Gaji Pokok dan Tunjangan yang Diterima 1.271 Pegawai KPK

pengaturan terkait gaji pegawai KPK diatur berdasarkan Pasal 15 PP 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK. 

Kompas.com/abba gabrillin
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Sebanyak 1.271 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) telah dilantik menjadi aparatur sipil negara ( ASN).

Pelantikan 1.271 pegawai KPK itu digelar di Gedung Juang KPK, Selasa (1/6/2021).

Adapun, 1.271 pegawai itu telah dinyatakan memenuhi syarat dalam asesmen tes wawasan kebangsaan ( TWK).

Pegawai KPK yang diangkat menjadi ASN berlaku bagi yang berstatus pegawai tetap maupun yang tidak tetap.

Hal tersebut menyusul telah ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Juli 2020.

Nantinya pegawai KPK sebagai ASN akan mendapatkan sistem gaji seperti seorang ASN pada umumnya.

Baca juga: DAFTAR 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Ada Novel Baswedan hingga Penyidik Senior yang Ciduk Setnov

"Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang sudah menjadi Pegawai ASN, diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi Pasal 9 PP 41/2020 seperti dilansir Kompas.com dari laman Sekretariat Negara, Senin (10/8/2020).

Selama ini, pengaturan terkait gaji pegawai KPK diatur berdasarkan Pasal 15 PP 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia KPK. 

Pada ayat (1) disebutkan bahwa "Kompensasi diberikan kepada pegawai sebagai penghargaan atas kontribusi positif dan/atau jasanya, meliputi : a. gaji; b. tunjangan; c. insentif berdasarkan prestasi kerja tertentu." 

Adapun gaji pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kinerja sesuai kontribusi pegawai kepada Komisi.

Perubahan sistem gaji yang tertuang di dalam PP 41/2020 merupakan turunan dari UU KPK yang telah direvisi. Di dalam UU baru disebutkan bahwa status pegawai KPK akan menjadi ASN.

Baca juga: Info CPNS dan PPPK 2021, Cek Dokumen Persyaratan Pendaftaran hingga Formasi Lulusan SMA

Proses transisi pegawai KPK menjadi ASN diperkirakan akan memakan waktu selama dua tahun.

Selama masa tersebut, pegawai KPK akan menerima hak keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, tidak ada pengurangan atas hak yang diterima pegawai nantinya.

"Sesuai arahan Presiden bahwa tidak boleh ada pengurangan hak keuangan dari pegawai, sehingga dalam dua tahun sebelumnya sampai kemudian adanya peraturan baru yang melandasi status pegawai dan hak keuangan terhadap para pegawai KPK, kita akan membayarkan secara penuh sesuai dengan apa yang telah mereka terima," kata Sri Mulyani usai bertemu Ketua KPK Firli Bahuri pada 7 Januari lalu.

Ilustrasi - Program bantuan Rp 600.000 bagi karyawan swasta gaji di bawah 5 Juta
Ilustrasi gaji (Kompas.com/Totok Wijayanto)
Halaman
123
Sumber: Kompas TV
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved