Breaking News:

Virus Corona di Bogor

Bawa Surat dari RW, Kuli Bangunan Kecewa Tak Diperbolehkan Naik KRL: Saya Bukan Pekerja Kantoran

Azis mengaku bahwa dirinya telah membuat surat keterangan persetujuan dari RT dan RW lingkungan rumahnya, guna dapat menjalankan aktifitasnya.

Penulis: Yudistira Wanne | Editor: Vivi Febrianti
Ist
Warga Bojonggede, Azis kecewa tidak boleh beraktifitas menggunakan KRL Commuter Line 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Yudistira Wanne

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOJONGGEDE - Seorang warga bernama Azis, Kamis (15/7/2021) kecewa lantaran tidak dapat menjalankan aktifitasnya dengan menggunakan jasa transportasi Kereta Api Rel Listrik (KRL) Commuter Line.

Azis dihadang oleh petugas di Stasiun Bojonggede dan tidak diperkenankan menggunakan jasa Commuter Line lantaran dianggap tidak memenuhi kriteria selama pemberlakuan PPKM Darurat yakni menunjukkan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP).

Azis mengaku bahwa dirinya telah membuat surat keterangan persetujuan dari RT dan RW lingkungan rumahnya, guna dapat menjalankan aktifitasnya sebagai pekerja konstruksi.

"Ini kan surat saya dari RT RW, itu saja kan sudah jelas, tapi kenapa tidak bisa masuk naik kereta, saya harus diarahkan dulu ke desa, padahal surat saya sudah jelas ada stempel dan tanda tangan RT RW, saya tidak ilegal," ujarnya.

"Saya ingin kerja ke Tanah Abang, di surat ini terlampir dan dijelaskan, saya bekerja di sektor pembangunan," tambahnya.

Baca juga: Sehari Naik 975, Pasien Covid-19 yang Masih Dirawat di Kabupaten Bogor Kini Tembus 5.187 Orang

Azis merasa heran dengan tidak diperbolehkannya naik KRL Commuter Line dengan alasan ada peraturan baru.

"Saya tidak boleh masuk dan naik KRL, katanya ada peraturan baru lagi yang harus persetujuan desa, saya bekerja pulang tiga hari sekali dan itu pun malam, jika ke desa mau bertemu siapa malam seperti itu," ungkapnya.

Selain itu, Azis meminta agar petugas dapat lebih bijak dalam memahami dan menerapkan peraturan.

"Mengurus surat seperti ini saja kan sudah memakan waktu, tapi sudah diurus malah tidak boleh, saya kecewa juga sih, seharusnya petugas memahami, saya ini bukan pekerja kantoran, kalau kantor mah ada surat dari kantor, nah kalau saya kan buruh, serabutan," tandasnya.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved