Data Pribadi Presiden Jokowi Bocor, NIK-nya Bisa Dipakai untuk Lihat Sertifikat Vaksin

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Masyarakat Indonesia dibuat heboh dengan kebocoran data pribadi beberapa waktu lalu.

Bukan hanya milik rakyat biasa, kali ini data pribadi milik Presiden Jokowi ( Joko Widodo ) pun bocor.

Bahkan, Nomor Induk Kependudukan ( NIK ) ayah dari Kaesang Pangarep ini ada yang menggunakan untuk melihat sertifikat vaksin milik Presiden Jokowi.

Informasi itu menjadi perbincangan warganet karena menampilkan NIK secara lengkap sebanyak 16 digit angka dan informasi pribadi Jokowi secara rinci.

NIK itu kemudian digunakan warganet untuk melakukan cek kartu vaksin Covid-19 milik orang nomor 1 di Indonesia itu melalui aplikasi PeduliLindungi.

Hasil dari pengecekan itu berhasil menemukan kartu vaksin dosis pertama, kartu vaksin dosis kedua, dan form sertifikat vaksin dosis ketiga.

Hasil pengecekan ini diunggah di Twitter dan mendapat respons luas dari warganet lainnya.

Sanksi Pidana

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakhrulloh meminta masyarakat tidak melakukan hal itu.

Pasalnya, ada ketentuan sanksi pidana saat seseorang menggunakan data orang lain dengan tujuan memdapatkan informasi dari orang lain tersebut.

"Ini bukan (soal) kebocoran NIK, tetapi menggunakan data orang lain untuk mendapatkan data informasi orang lain. Ada sanksi pidananya untuk hal seperti ini," ujar Zudan dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (2/9/2021).

Baca juga: Data 1,3 Juta Pengguna e-HAC Diduga Bocor, Simak Penjelasan dari Kemenkes

Menurut Zudan, ketentuan pidana tersebut diatur dalam UU Administrasi Kependudukan (Adminduk) Nomor 24 Tahun 2013.

Pasal 94 UU Adminduk tersebut mengatur bahwa setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000.

Lebih lanjut, Zudan juga menuturkan bahwa aplikasi PedulLindungi bisa dibuka oleh siapa pun.

Sehingga, dia menyarankan aplikasi itu perlu dua faktor untuk autentifikasi.

"Jadi tidak hanya dengan NIK saja. Bisa dengan biometrik atau menggunakan tanda tangan digital," kata Zudan.

Data dari KPU

Belakangan diketahui jika NIK Presiden Jokowi yang bocor berasal dari laman resmi milik KPU (Komisi Pemilihan Umum ).

Data itu tercantum pada bagian form calon Presiden RI untuk Pemilu 2019, tepatnya pada alamat https://infopemilu2.kpu.go.id/pilpres/calon/jokowi.

Saat TribunnewsBogor.com melakukan akses pada Jumat (3/9/2021) pukul 14.30 WIB, laman tersebut masih bisa dibuka dan biodata Jokowi masih tertulis secara lengkap.

Selain nomor induk Jokowi, data pribadi yang diunggah pada laman KPU tersebut terdiri dari data pribadi, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, riwayat organisasi, riwayat penghargaan dan publikasi yang pernah dilakukan.

Tanggapan KPU

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan pihaknya selalu meminta persetujuan untuk mempublikasikan data para calon presiden yang mengikuti pemilihan umum.

Hal ini ia katakan merespons berbedarnya data pribadi dan NIK milik Presiden Jokowi di laman resmi KPU pada bagian form calon presiden pada 2019 lalu.

"Dalam konteks pencalonan Presiden Pemilu 2019, untuk publikasi syarat calon, KPU meminta persetujuan tertulis dari masing-masing pasangan calon," kata Ilham kepada Kompas.com, Jumat (3/9/2021).

Baca juga: Mall Dibuka Tapi Wajib Sertifikat Vaksin Sebelum Masuk, Pengunjung CCM Bogor Masih Sepi

Selain itu, Ilham juga menegaskan bahwa pihaknya juga selalu memegang prinsip perlindungan data pribadi dalam proses pencalonan presiden.

Saat ditanya apakah saat itu sudah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo, Ilham tidak memberikan respons lebih lanjut.

Respon Istana

Pihak istana turut merespon soal kebocoran data milik Presiden Jokowi.

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menyayangkan beredarnya sertifikat vaksin serta data pribadi milik Presiden Jokowi di dunia maya.

"Menyayangkan kejadian beredarnya data pribadi tersebut," kata Fadjroel kepada Tribunnew.com, Jumat, (3/9/2021).

Fadjroel meminta pihak terkait untuk segera menindaklanjuti kebocoran data milik orang nomor satu di Indonesia tersebut.

"Agar kejadian serupa tidak terulang," katanya.

Menurut Fadjroel keamanan data Pribadi harus menjadi perhatian serius, bukan hanya milik Presiden juga milik masyarakat luas.

"Berharap pihak terkait segera melakukan langkah khusus untuk mencegah kejadian serupa termasuk melindungi data milik masyarakat," pungkasnya.

(TribunnewsBogor.com/Kompas.com/Tribunnews.com)