Gelaran Formula E Tuai Pro dan Kontra, Mayoritas Warga Jakarta Dukung DPRD Interpelasi Anies
Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta mengumpulkan tanda tangan untuk mengajukan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menyelenggarakan balap mobil listrik Formula E.
Namun, rencana tersebut rupanya menuai pro dan kontra.
Pasalnya, gelaran Formula E diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19 dan dituding pemborosan uang rakyat.
Hal ini berujung pada hak interpelasi yang diajukan Fraksi PSI dan PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta.
Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta mengumpulkan tanda tangan untuk mengajukan interpelasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Baca juga: Diwarnai Protes, Anies Baswedan Hanya Tertawa saat Ditanya Soal Formula E
Dukungan terhadap rencana interpelasi terus bergulir di tengah-tengah masyarakat Jakarta.
Temuan survei yang dilakukan oleh Nusantara Strategic Network (NSN) menunjukkan mayoritas publik DKI Jakarta setuju dilakukan interpelasi, yaitu sebanyak 71,5 persen.
Sebagai warga dan pembayar pajak, publik merasa perlu kejelasan penggunaan anggaran untuk gelaran Formula E.
“Mayoritas warga DKI Jakarta setuju dilakukan interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan terkait rencana penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E,” kata Direktur Program NSN Riandi di Jakarta, Kamis (9/9/2021).
Dari hasil audit BPK, Pemprov DKI Jakarta telah menggelontorkan commitment fee sebesar Rp 360 miliar pada 2019 dan Rp 200 miliar pada 2020, serta bank garansi Rp 423 miliar.
Baca juga: Survei SPIN, Prabowo Kembali Juara Kalahkan Anies dan Ganjar
Pengeluaran tersebut belum termasuk biaya lainnya yang ditalangi BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Anies menjadikan Formula E sebagai program prioritas yang ditargetkan terselenggara pada Juni 2022.
Formula E diharapkan menjadi kampanye untuk menggugah kesadaran lingkungan dengan mengenalkan kendaraan bertenaga listrik yang bebas emisi.
Selain itu penyelenggaraan Formula E juga diharapkan bisa mendatangkan wisatawan ke Jakarta sebagai ibukota negara beserta multiplier effect-nya.
Penolakan publik terhadap interpelasi hanya dilontarkan oleh sebanyak 25,0 persen, sisanya tidak tahu/tidak jawab 3,5 persen.