Video Risma Marahi Petugas PKH Viral, Pengamat Bereaksi : Awalnya Keren, Lama-lama Jadi Doyan Marah

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Video marah-marah yang dilakukan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini baru-baru ini kembali menyita perhatian publik.

Beberapa menyebut aksi itu sebagai drama dan terlalu berlebihan.

Sebagian lagi menilai aksi marah-marah itu wajar dilakukan, bahkan Gubernur Gorontalo disebut terlalu berlebihan.

Aksi ini juga memunculkan pertanyaan publik, sebenarnya gaya apa yang ingin ditunjukan Risma dalam kepemimpinannya.

Dilansir Kompas TV, sebelumnya Risma menjadi sorotan setelah terekam dalam video sedang marah-marah saat rapat membahas distribusi bansos bersama sejumlah pejabat di Gorontalo.

Rekaman video Risma sedang marah-marah tersebut kemudian viral setelah diunggah ke media sosial.

Adapun rapat itu diketahui berlangsung pada Kamis (30/9/2021).

Berdasarkan informasi, kemarahan Risma dipicu karena perbedaan laporan mengenai data Program Keluarga Harapan (PKH) Gorontalo dengan yang disampaikan pejabat Kemensos.

Kemarahan Risma semakin memuncak karena ada data penerima PKH yang dicoret sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena saldo rekeningnya 0 rupiah.

Pejabat Kemensos yang hadir dalam rapat itu mengatakan, pihaknya tidak pernah mencoret data KPM PKH.

Baca juga: Mensos Risma Minta Maaf Marah Pada Pendamping PKH, Gubernur Gorontalo Anggap Masalah Selesai

Baca juga: Risma Hapus Nama Keluarga Menteri yang Masuk Data Penerima Bansos : Ketahuan Sama Kami

Risma yang berada di ruangan sama, sontak langsung memarahi petugas PKH Gorontalo yang juga ikut dalam rapat tersebut.

"Jadi bukan kita coret, ya. Tak tembak kamu ya, tak tembak kamu," kata Risma dalam video tersebut yang dikutip dari akun Twitter @numadayana pada Jumat (1/10/2021).

Menanggapi hal itu, Pengamat Komunikasi Publik Hendri Satrio mengatakan, karena aksinya ini viral, sehingga yang didengarkan oleh masyarakat pesan komunikasinya pasti kecil, akan lebih rendah ketimbang gestur yang terbaca dari apa yang dilakukan oleh Risma.

"Yang terlihat adalah marah-marahnya, yang itu akhirnya membuat masyarakat tidak melihat konteks keseluruhan. Akibatnya maka Ibu Risma akan dianggap terus menerus sebagai pemimpin yang doyan marah-marah," kata dia dilansir dari Youtube tvOneNews, Senin (4/110/2021).

Lantas yang jadi pertanyaan, kata dia, apakah aksi marah-marah ini menarik perhatian?

"Kalau di awal marah-marah sebagai pembeda oke keren, tapi kalau diulang terus menerus lama-lama masyarakat juga mempertanyakan efektifitas, dan apa kemudian gaya kepemimpinan yang akan dipertontonkan oleh Bu Risma," lanjutnya.

Apalagi, hal yang dilakukan Risma itu selalu saha ramai diperbincangkan.

"Serunya lagi tiap kali Bu Risma marah-marah, kemudian akting bersujud dan lain-lain itu selalu jadi viral," katanya.

Untuk itu, yang jadi pertanyaan besarnya secara politik, gaya dominan model apa yang ingin dipertontonkan oleh seorang Risma.

"Apakah ini gaya kepemimpinan Bu Risma? Misalnya nanti mensos tertarik untuk maju di Pilgub Jakarta atau malah lebih tinggi dari itu," ujarnya.

Baca juga: Putra Sulung Mensos Risma Tak Lolos Direksi PDAM Surabaya, Gagal Seleksi Administrasi

Baca juga: Dapat Hadiah dari Suami Kareena Kapoor, Karisma Kapoor Nangis Terharu : Aku Akan Memasangnya

Ia pun menyampaikan, ada dua hal penting yang harus diselamatkan atau diperbaiki oleh Risma saat menjabat sebagai Mensos.

Yang pertama, kata dia, adalah citra pemerintahan Jokowi pasca kasus bansos yang dikorupsi mensos sebelumnya.

"Kemudian yang kedua adalah perbaikan citra PDIP yang sebelumnya kader PDIP itu melakukan korupsi bansos, nah dua hal ini nampaknya belum serta merta terlihat perbaikannya selama Ibu Risma jadi Mensos," ungkapnya.

"Mungkin gayanya bu risma emang gitu? Gaya marah-marah, atau mungkin ada faktor lain yang kita enggak tahu. Laper mungkin? Secara politik boleh saja tapi harus dipertanggung jawabkan, karena gaya kepemimpinan itulah yang akan dinilai masyarakat," tandasnya.

Tanggapan Kader PKH yang Dimarahi Risma

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Gorontalo, Fajar Sidik Napu yang menjadi korban kemarahan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, buka suara.

Fajar diundang oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie di kediaman pribadinya di Kelurahan Moodu Kota Gorontalo, Minggu (3/10/2021) kemarin.

Rusli sengaja mengundang Fajar untuk mendengarkan klarifikasi terkait aksi Mensos Risma yang marah-marah kepadanya.

Di hadapan Gubernur Rusli, Fajar mengaku sudah memaafkan Mensos Risma.

Ia menilai sikap Mensos sebagai bentuk perhatian seorang ibu kepada anak-anaknya.

Fajar pun mengaku tak keberatan dengan sikap Mensos Risma yang memarahinya di depan publik.

"Beberapa media juga bertanya kepada saya, apakah saya keberatan dengan tindakan kemarin? Saya membalas tidak."

Baca juga: Menteri Risma Kesal Dengar Ibu-ibu Curhat soal Bansosnya Dipotong : Oleh Siapa ? Sebut Namanya

Baca juga: Pastikan Bansos telah Tersalur, Mensos Risma Turun Langsung ke Purwakarta, Blusukan ke Gang Sempit

"Tidak mungkin saya memarahi orang tua yang memarahi saya, karena bagi saya itu bagian dari pendidikan ke kami,” kata Fajar, dikutip Tribunnews.com dari situs resmi Pemprov Gorontalo, Senin (4/10/2021).

Kemudian, Fajar menjelaskan duduk perkara persoalan yang terjadi saat itu.

Ketika itu, katanya, ada 26 nama penerima PKH yang dipertanyakan oleh kepala desa kenapa uangnya belum masuk.

Fajar menjelaskan, hal itu karena nama-nama tersebut belum masuk di daftar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang menjadi domain Kementrian Sosial.

"Berikutnya saya jelaskan karena saat ini sedang terjadi proses pemadanan data sehingga terindikasi KPM ini dinonaktifkan dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," beber Fajar.

Menerima penjelasan itu, Risma bertanya kepada staf kementerian yang menjawab datanya ada.

Begitu pula dengan jawaban pihak bank yang bertugas mencairkan dana.

"Pihak bank menyampaikan sudah dalam proses transaksi. Mendengar hal itu ibu menteri langsung berdiri ke arah saya."

"Padahal maksud pihak bank itu yang sudah transaksi untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bukan penerima PKH yang ibu menteri maksudkan," lanjutnya.

Setelah kejadian tersebut, Fajar sudah mengklarifikasi kepada Mensos Risma.

Ia menjelaskan jika daftar 26 nama nama tersebut masih ada di aplikasi e-pkh.

Sebagian besar di antaranya merupakan penerima perluasan (PKH baru penambahan) tahun 2021.

"Nama-nama yang belum masuk uangnya itu, PKH perluasan yang pendataannya dilakukan bulan Januari dan pengaktifannya antara bulan Juni dan Juli 2021," imbuhnya.

Sebagai koordinator PKH, pihaknya berkomitmen untuk bekerja sesuai dengan prinsip SIP yakni santun, integritas dan profesional.

Pihaknya tidak pernah menghapus dan menambah data sesuka hati dan data tersebut tersimpan di Kementerian Sosial.

Risma Minta Maaf ke Gubernur Gorontalo

Setelah persoalan Risma marah-marah menjadi ramai, Rusli mengaku langsung mendapat permintaan maaf dari Mensos Risma.

Rusli mengaku menerima permintaan maaf itu dari WhatsApp pribadi Mensos Risma.

Pesan itu dikirim ke istrinya Idah Syahidah yang juga sebagai anggota Komisi VIII DPR RI.

"Sebagai gubernur juga saya meminta maaf kepada Ibu Menteri jika ada kalimat, sikap saya yang menyinggung ibu menteri untuk mohon dimaafkan," katanya.

Gubernur Rusli mengaku tidak ingin memperpanjang masalah ini dan meminta semua orang menyikapinya secara bijak.

Rusli mengaku sayang ke Mensos Risma, ia hanya tidak ingin sikap sering marah-marah Risma terus berlanjut di daerah lain.

"Saya takutnya Ibu Menteri bertemu dengan warga yang tingkat kecerdasannya kurang, kita katakan sumbu pendek atau gimana maka ibu menteri yang balik diserang."

"Itu yang tidak kita harapkan. Mudah mudahan ini yang pertama dan terakhir," imbuhnya.

Rusli berharap agar permasalahan ini sudah berakhir.

Ia juga memastikan apa yang dilakukan adalah bentuk tanggungjawabnya sebagai gubernur sebagaimana Ibu Risma datang sebagai seorang menteri, tidak ada kaitannya dengan politik dan partai politik manapun.

"Jadi sudah clean and clear ini semata mata miskomunikasi. Jadi jangan digiring jadi opini politik. Tidak ada hubungan sama sekali. Saya bicara sebagai gubernur, Pak Fajar sebagai koordinator, Ibu Risma datang bukan sebagai kader partai tapi sebagai Mensos RI," tegasnya.(*)

(TribunnewsBogor.com/Tribunnews.com)