Tegas ! Jaksa Agung Bakal Terapkan Hukuman Mati Koruptor Kelas Kakap, Pengamat : Jangan Lip Service
Dua yang menjadi sorotan adalah perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabari karena menimbulkan kerugian keuangan negara yang besar.
Penulis: tsaniyah faidah | Editor: Soewidia Henaldi
lihat foto
TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin berencana mengkaji kemungkinan penerapan hukuman mati bagi para tersangka korupsi.
Pertimbangan hukuman mati ini merujuk pada perkara-perkara korupsi besar yang ditangani Kejagung.
Dua yang menjadi sorotan Jaksa Agung adalah perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabari karena menimbulkan kerugian keuangan negara yang besar.
Dilansir dari Tribunnews.com, rencana Jaksa Agung untuk menerapkan hukuman mati terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi guna memberikan rasa keadilan.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak saat melakukan briefing bersama Kajati, Wakajati, Kajari dan Kacabjari dalam rangka kunjungan kerja di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah pada Kamis (28/10/2021).
Selain karena menimbulkan kerugian keuangan negara, kata Leonard, Jaksa Agung mempertimbangkan dampak luas yang diakibatkan perkara korupsi.
Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Proyek Toilet Sekolah Rp 98 Miliar di Bekasi, KPK Lakukan Penyelidikan
"Tentu penerapannya harus tetap memperhatikan hukum positif yang berlaku serta nilai-nilai HAM," katanya.
Ia melanjutkan, Jaksa Agung juga membuka kemungkinan memberikan hukuman lain selain hukuman mati kepada koruptor.
Seperti kemungkinan konstruksi lain agar hasil rampasan juga dapat bermanfaat langsung terhadap kepentingan pemerintah maupun masyarakat yang terdampak korban dari kejahatan korupsi.
Terutama, pada PT Asabri terkait dengan hak-hak seluruh prajurit untuk masa pensiun dan untuk masa depan keluarga mereka di hari tua.
Baca juga: Lawan Korupsi Bersama, Pegawai Setda Kota Bogor Teken Komitmen Terapkan Nilai-Nilai Anti Korupsi
Dapat sorotan dari banyak pihak
Terkait rencana Jaksa Agung menerapkan hukuman mati bagi koruptor, Pakar Hukum dan Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Bivitri Susanti mengingatkan agar isu hukuman mati bagi koruptor tak hanya sekedar sebagai gimmick atau pemanis semata.
"Janganlah menjadikan isu hukuman mati untuk koruptor ini sekadar gimmick atau pemanis," kata Bivitri dilansir dari Kompas.com, Jumat (28/10/2021).
Meskipun pihaknya mengapresiasi semangat untuk memberantas korupsi dengan pemberian hukuman mati tersebut, tetapi Bivitri mengingatkan 2 hal yang harus diperhatikan.
Pertama, Bivitri menilai bahwa hukuman mati memiliki esensi melanggar hak asasi manusia (HAM).
Menurutnya, banyak potensi kesalahan dalam hukum acara maupun dalam penerapan hukum yang sudah tidak lagi bisa dikoreksi bila seorang terpidana dihukum mati.
Baca juga: Buntut Kasus Korupsi Pengadaan Lahan di Munjul Rp 152 Miliar, Anies Baswedan Berurusan dengan KPK
Kedua, dia menilai perlu melihat fakta yang ada sebelum memutuskan.
Sebab kenyataannya, kata dia, dalam penuntutan maupun pemberian hukuman, sanksi yang diberikan jauh panggang dari api.
Tak hanya pakar hukum, rencana Jaksa Agung ini juga mendapat perhatian Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).
Sama seperi Bivitri, Koordinator MAKI, Boyamin meminta rencana yang sedang dikaji tersebut jangan hanya menjadi kata-kata belaka dari seorang Jaksa Agung.
"Saya minta juga ini bukan hanya lip service atau hanya di kata-kata dan segera diterapkan dalam proses-proses tuntutan berikutnya," kata dia dikutip dari Tribunnews.com.
Boyamin melanjutkan, penerapan tuntutan itu bisa dimulai kepada para terdakwa kasus korupsi di Jiwasraya dan Asabri.
Terlebih, yang dilakukan dua perusahaan tersebut adalah korupsi besar, dimana dalam kasus ini kerugian keuangan negara nilainya fantastis mencapai triliunan rupiah.
Baca juga: Buron 13 Tahun Karena Kasus Korupsi, Mantan Anggota DPRD Garut Pakai Kursi Roda saat Ditangkap
Didukung KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik wacana Jaksa Agung untuk mempertimbangkan tuntutan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.
Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, gagasan Jaksa Agung tentang rencana untuk mengkaji hukuman mati kepada pelaku korupsi perlu didukung.
Hal ini lantaran ancaman hukuman mati hanya diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor, sehingga perlu diperluas.
Pada pasal 2 tersebut mengatur hukuman bagi koruptor, di mana hukuman mati menjadi salah satu opsinya.
Baca juga: Pakai Rompi Oranye KPK, Bupati Kuansing Ogah Sampaikan Sesuatu ke Warganya : Enggak !
Sehingga dalam aturan hukum di Indonesia, ada peluang hukuman mati bagi koruptor bila berkaitan dengan bencana.
Namun penerapan hukuman mati itu tidak sembarangan. Hukuman tersebut hanya dapat diterapkan dalam keadaan tertentu.
"Saya menyambut baik dengan adanya gagasan Jaksa Agung RI tentang rencana untuk mengkaji hukuman mati kepada pelaku korupsi," kata Firli dikutip dari Kompas TV.
(TribunnewsBogor.com/Tribunnews.com/Kompas.com)
