Bantah Wagub DKI, Pengamat Sebut Sumur Resapan Program Anies Bukan Solusi Banjir Jakarta

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, menanggapi langkah pembuatan sumur resapan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Yayat, sumur resapan bukan diperuntukkan untuk pengendalian banjir.

Ia menyarankan, Pemprov DKI sebaiknya membuat situ atau bendungan untuk mengatasi persoalan banjir.

Di samping itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengklaim bahwa pembuatan sumur resapan itu berhasil berkontribusi untuk penanganan banjir dan genangan.

"Pembuatan sumur resapan itu sangat membantu. Meski hujan cukup lebat dan cukup ekstrem, namun genangan tersebut bisa dengan cepat surut," kata Riza dilansir dari Kompas.com, Selasa (9/11/2021).

Menanggapi hal itu, Yayat Supriatna, menilai pembangunan drainase vertikal untuk sumur resapan bukan solusi utama banjir di perkotaan.

Dilansir dari KompasTV Selasa, Yayat mengatakan, penyebab banjir di Ibu Kota salah satunya karena curah hujan.

Menurut Yayat, dengan kondisi hujan dengan intensitas tinggi bahkan ekstrem, sumur resapan dari drainase vertikal tidak bisa berfungsi dengan baik.

Pembangunan sumur resapan baik dilakukan untuk menyimpan cadangan air tanah, bukan untuk menampung debit air yang cukup besar.

"Banjir itu faktor utamanya adalah curah hujan. Kalau curah hujan dengan intensitas tinggi atau ekstrem, efektivitas dari sumur resapan untuk mengatasi banjir itu tidak direkomendasi. Karena memang fungsi sumur resapan itu adalah untuk menyimpan, menambah, atau membuat tabungan air," ucap Yayat.

Baca juga: Anies Prioritaskan Formula E Daripada Normalisasi Sungai, Korban Banjir : Dulu Gak Separah Ini

Baca juga: Selalu Disalahkan Bila Jakarta Banjir, Bupati Bogor : Tidak Pernah Ada Action dari DKI

Ia berharap Pemerintah bisa mengendalikan volume air yang melimpah dengan membangun waduk atau situ.

"Kalau misalnya disediakan waduk atau katakanlah retention pond dalam bentuk situ, bendungan, atau katakanlah embung, kemungkinan itu bisa membantu," lanjutnya.

Senada, hal itu juga diungkapkan oleh DPRD DKI Jakarta.

Komisi D yang berurusan dengan Sumber Daya Air dan Bina Marga malah meminta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi program pembuatan sumur resapan.

"Terkait program Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang pembangunan sumur resapan untuk pengendalian banjir, banyak keluhan dari masyarakat luas terkait tidak efektifnya dampak dari pembangunan sumur resapan untuk mengurangi banjir," tulis Komisi D dalam rekomendasi yang disampaikan dalam rapat Badan Anggaran di Gedung DPRD.

"Untuk itu, Komisi D DPRD DKI Jakarta merekomendasikan agar dilakukan evaluasi, baik dari sisi kajian maupun titik lokasi pembangunannya yang harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tambah Komisi D.

Data terbaru hingga bulan lalu, pembuatan sumur resapan baru mencapai 15 persen dari target, yaitu baru 6.232 titik sumur dari target 40.000.

Aparat juga melakukan sidak di perkantoran swasta maupun pemerintah untuk mengecek sumur resapan di area gedung.

Berdasarkan hasil monitoring, tim pengawas mendapati selain tidak berfungsi, ada juga perkantoran yang tidak memiliki jumlah sumur resapan sesuai ketentuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Jika tidak ada sumur resapan, perusahaan pemilik gedung akan diberi kesempatan selama 30 hari untuk membangun sumur resapan sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 20 Tahun 2013 tentang Air Tanah.

Baca juga: Gara-gara Masalah Banjir di DKI Jakarta, PSI Kembali Sentil Gubernur Anies Baswedan

Baca juga: Wagub DKI Tegaskan Masalah Banjir Ibu Kota Tak Bisa Diselesaikan Satu atau Dua Periode Saja

Bogor Selalu Disalahkan

Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan bahwa soal banjir Jakarta, pihaknya memang selalu disalahkan.

Kolaborasi dengan Jakarta soal penanganan banjir pun kurang.

Seharusnya, kata Ade, Bogor diundang untuk bicara kebutuhannya apa supaya air tidak banjir ke Jakarta.

Hal ini Ade katakan di hadapan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam acara talkshow 'Kolaborasi dalam Penyelamatan Kawasan Puncak Bogor,' di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan.

"Terus terang saja saya sampaikan, Bogor selalu disalahkan tetapi tidak pernah ada action dari DKI. Seharusnya, kita sama-sama bicara kaitan dengan penanganan banjir," kata Ade Yasin dalam keterangannya, Jumat (5/11/2021).

Selain itu, kata dia, ada upaya dari pemerintah pusat yaitu dengan dibangunnya Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi.

Bendungan ini berlokasi di Megamendung dan Ciawi, Kabupaten Bogor.

"Jadi istilahnya masyarakat di sana sudah berkorban untuk Jakarta supaya Jakarta tidak banjir,” kata Ade.

Banjir di Jakarta, kata Ade, penyebabnya tidak hanya Puncak, tetapi juga aliran-aliran sungai yang memang juga perlu diwaspadai menjadi penyebab banjir di Jakarta.

Baca juga: 10 Rumah di Kampung Bojong Jengkol Bogor Terendam Banjir, Kades : Sudah Biasa

Baca juga: Hujan Deras, 2 RW di Tajurhalang Bogor Terendam Banjir hingga 1 Meter

Ketika pihaknya mengajukan program senilai Rp 19 Miliar untuk penyelamatan sungai, terkena refocusing.

Akhirnya sekarang, kata dia, nol rupiah untuk penataan konservasi ataupun penataan sungai.

“Bogor itu selalu dianggap sebagai penyangga dan penyelamat Jakarta, tetapi tidak pernah ada kontribusi kepada Bogor. Sehingga Bogor semampu dan sekuat tenaga saja untuk menyelamatkan diri sendiri. Jadi saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Menteri, harus ada kolaborasi yang baik antar batas wilayah,” pungkas Ade.

(TribunnewsBogor.com/Kompas.com/KompasTV)