UMP Jabar Naik, Berapa UMK Bogor 2022? Cek Perkiraan Nominal di Kalkulator Kemnaker, Begini Caranya

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 1,72 persen atau senilai Rp 31 ribu.

Dengan adanya kenaikan ini, maka sudah dipastikan UMP Jawa Barat 2022 sebesar Rp 1.841.487,31.

Penghitungan UMP 2022 ini menggunakan PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

Adapun besaran UMP Jabar 2022 atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 561/015/XI/Depeprov tanggal 16 November 2021.

Dewan Pengupahan terdiri dari serikat pekerja, pengusaha, dan Pemda Provinsi Jawa Barat.

Pengambilan keputusan tersebut dicatat dalam Berita Acara Nomor 561/014-BA/XI/Depeprov/2021 Depeprov Jawa Barat.

Baca juga: Cara Mudah Cek Penerima BLT Subsidi Gaji Secara Online, BSU Rp 1 Juta Cair Tanpa Potongan

Keluar hasil bahwa batas atas upah UMK di Jabar adalah Rp 3.540.015,32, sementara batas bawah Rp 1.770.007,66 atau 50 persen dari batas atas.

Karena UMP Jabar 2021 sebesar Rp1.810.351,36 atau masih di bawah batas bawah, maka UMP 2022 dapat dinaikkan menjadi Rp 1.841.487,31.

Formulasi perhitungan UMP menggunakan data pada tingkat provinsi masing-masing yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS).

Setelah BPS keluar dengan perhitungannya, maka data akan diserahkan ke Kementerian Tenaga Kerja lalu dikirimkan ke gubernur.

Follow us

Namun, UMP tersebut hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun.

Untuk pekerja di atas satu tahun mendapat gaji lebih tinggi berdasarkan produktivitas kerja dan hasil negosiasi dengan pihak perusahaan tempat bekerja.

Namun jika perusahaan punya kebijakan lain maka upah dapat ditambah tapi tidak boleh kurang dari UMP 2022.

UMP yang naik ini akan menjadi modal dasar penghitungan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang menurut aturan paling lambat harus diumumkan pemda kabupaten/kota 30 November 2021.

Baca juga: Upah Minimum Cuma Naik 1 Persen Tahun Depan, Buruh: Pemerintah Sedang Mempermalukan Dirinya Sendiri

Lantas bagaimana dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Bogor tahun depan?

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bogor Elia Buntang menyebut bahwa saat ini pihaknya masih belum bisa berkomentar banyak mengenai besaran upah tahun 2022.

Saat ini, jelasnya, UMK Kota Bogor 2022 mendatang masih dalam tahap pembahasan dengan pihak-pihak terkait.

Sehingga pihaknya belum bisa bicara banyak karena masih dirumuskan,” kata Elia.

Ia menargetkan pembaharuan UMK Kota Bogor 2022 nanti bisa selesai dalam waktu dekat ini.

Minimal 25 November 2021 ini sudah ada hasilnya, agar rekomendasi UMK bisa segera disampaikan kepada Pemprov Jawa Barat.

Baca juga: Siap-siap UMR 2022 Naik, Ini Besaran UMK Bogor 2021, Paling Kecil Dibanding Depok dan Bekasi

Hal senada juga diungkapkan Kepala Disnaker Kabupaten Bogor, Zaenal Ashari.

Dia juga belum bisa berkomentar banyak mengenai hal tersebut.

Zaenal merencanakan, pembahasan UMK 2022 Kabupaten Bogor baru akan dilakukan bersama Dewan Pengupahan Daerah, yang terdiri dari unsur serikat pekerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan unsur pemerintah pada pekan depan.

Sementara rapat dengan dewan pengupahan daerah baru akan dilakukan pada 23 November mendatang.

Kendati demikan, Zaenal mengatakan, pihaknya sudah menerima beberapa masukan dari sejumlah pihak, mulai dari unsur serikat pekerja maupun dari unsur pengusaha.

Hanya saja, kata dia, Disnaker Kabupaten Bogor akan berpegang teguh pada regulasi yang ada.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) paling lambat diumumkan pada 21 November 2021.

Baca juga: Depenas Sebut UMR 2022 Bakal Naik, Hitung Perkiraan Besaran UMK Bogor Tahun Depan, Begini Caranya

Sementara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) diumumkan pada 30 November 2021.

Penetapan upah bertujuan mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan bagi semua pihak untuk mencapai kesejahteraan pekerja atau buruh.

Namun, penetapan upah minimum tersebut tetap memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi perekonomian nasional.

Ia juga mempersilakan para pengusaha yang merasa keberatan terkait kenaikan upah minimum untuk mengajukan gugatan.

Tentunya, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Cek perkiraan besaran upah minimum 2022 di kalkulator Wagepedia Kemnaker

Perkiraan besaran upah minimum 2022 bisa diakses publik melalui kalkulator simulasi penghitungan upah minimum 2022 di kalkulator Wagepedia.

Anda dapat mengakses situs http://wagepedia.kemnaker.go.id/.

Selain besaran angka upah minimum tahun depan, Anda juga bisa mengunduh data-data statistik dari Badan Pusat Statistik yang dipakai untuk menghitung upah minimum.

Adapun hasil penghitungan kalkulator Wagepedia oleh Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, rata-rata kenaikan upah minimum provinsi 2022 ialah 1,16 persen.

Baca juga: UMP DKI 2022 Diumumkan 19 November, Bagaimana UMK Bogor? Ini Perbandingan UMR Bogor 5 Tahun Terakhir

Cara cek perkiraan besaran upah minimum 2022 di kalkulator Wagepedia Kemnaker

• Akses situs http://wagepedia.kemnaker.go.id/
• Pilih menu Kalkulator
• Muncul pilihan menu Penyesuaian Upah Minimum dan Penetapan Upah Mininum
• Pilih wilayah provinsi yang ingin dicari.
• Data perkiraan UM 2022 akan muncul.

Serikat pekerja tuntut kenaikan upah 10 persen

Kalangan serikat pekerja sempat mendesak ada kenaikan upah minum provinsi (UMP) tahun 2022 sampai 20%.

Namun, kalangan buruh merevisinya dengan hanya mendesak kenaikan sebesar 7%-10% dari upah saat ini.

Berbagai kebutuhan hidup yang bertambah banyak di masa pandemi Covid-19 menjadi alasan kalangan buruh meminta adanya kenaikan UMP 202.

Angka itu bukan hasil yang asal, karena buruh sudah melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di 24 provinsi, dengan menggunakan 60 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Sementara Adi Mahfudz mengatakan, peningkatan UMP sampai 10% apalagi 20% tentu tidak realistis dengan kondisi pandemi yang terjadi saat ini.

Menurutnya, kenaikan upah buruh harus didasari oleh beberapa hal, salah satunya tingkat inflasi yang terjadi di daerah masing-masing.

Selain itu, indikator kenaikan upah lainnya ialah pertumbuhan ekonomi.

Oleh karenanya, Adi berharap federasi pekerja tidak menentukan kenaikan upah berdasarkan KHL.