Breaking News:

Soal Reuni 212, Muannas Alaidid: Ini Bukti Jualan Agama Demi Politik Sudah Nggak Laku

Menurut Muannas, kosongnya acara reuni 212, Kamis (2/12/2021), menjadi bukti bahwa jualan agama demi politik sudah tidak laku.

Editor: Vivi Febrianti
Tribunnews.com
Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH) Muannas Alaidid mengatakan masyarakat sudah tak bisa dipengaruhi oleh hasutan berbau agama demi kepentingan politik. 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH) Muannas Alaidid mengungkapkan, masyarakat sekarang main pandai, tak mudah dipengaruhi oleh hasutan berbau agama.

Menurut Muannas, kosongnya acara reuni 212, Kamis (2/12/2021), menjadi bukti bahwa jualan agama demi politik sudah tidak laku.

Padahal, Panitia Reuni 212 sesumbar acara tahunan itu bakal dihadiri jutaan massa.

"Namun, faktanya makin ke sini kan kosong melompong, nyata publik sudah tidak lagi mendukung, setidaknya ini bukti jualan agama demi politik sudah nggak laku," katanya, Kamis (2/12/2021).

Baca juga: Polisi Bogor Dikerahkan, Lakukan Penyekatan Antisipasi Massa Reuni 212

Ia menyebutkan, yang tersisa hari ini hanyalah yang berlatar belakang dari dua organisasi masyarakat (Ormas) terlarang yaitu setidaknya anggota FPI dan yang pernah tergabung di Hizbut Tahrir atau ex HTI yang selalu mendominasi menjadi panitia dan penggagas acara reuni tiap tahunnya.

Muannas menuturkan bahwa acara reuni 212 yang digelar di tengah pandemi, sangat tidak pantas dan melukai perjuangan para dokter, relawan serta semua pihak khususnya mereka yang menjadi korban karena ancaman virus covid19 ini yang belum tahu kapan berakhir.

"Kalau niatnya baik, reuni harusnya sewa gedung atau tempat dan tetap jaga prokes untuk keselamatan bersama," ujarnya.

"Bukan malah di jalan-alan. Kalau perlu Gubernur Anies turun tangan fasilitasi mereka, karena sejak kelahirannya gerakan 212 ini, beliau (Anies) yang paling diuntungkan menjadi mesin pendukung suara sejak pilkada 2017 lalu, bahkan modal untuk pemilihan presiden 2024 mendatang," lanjutnya.

Baca juga: Soal Reuni 212, Forum Santri Megamendung Pastikan Tidak Hadir

Ia menuturkan, panitia reuni 212 bisa saja dijerat sesuai tindak pidana Pasal 510 KUHP ayat 1. Namun, nampaknya Kepolisian lebih mengedepankan pendekatan yang komunikatif dan persuasif.

"Bisa saja dijerat ke mereka yang tetap turun ke jalan tanpa izin yakni soal mengadakan keramaian umum dan mengadakan pawai di jalan umum," katanya.

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved