Alasan Soeharto Tak Disebutkan di Keppres Penegakan Kedaulatan Negara, Ini Kata Mahfud MD

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan ( Menkkopolhukam) Mahfud MD menjawab sejumlah pihak yang bertanya mengapa nama Soeharto tidak disebutkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia ( Keppres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara yang diterbitkan pada 1 Maret 2022 lalu.

Padahal, Letkol Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Komandan Brigade X juga turut serta sebagai pelaksana lapangan di wilayah Yogyakarta dalam peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949.

Peristiwa tanggal 1 Maret 1949 inilah yang menjadi latar belakang diterbitkannya Keppres tersebut.

Mahfud menjelaskan, dalam Keppres tersebut bukanlah buku sejarah.

Hal tersebut disampaikan Mahfud MD dalam keterangan video pada Kamis (3/3/2022).

Baca juga: 14 Tahun Wafatnya Soeharto, Ini Profil Dicky Sondani, Sosok yang Pertama Umumkan Pak Harto Meninggal

Baca juga: Habib Bahar Tersangka Bukan karena Jenderal Dudung, Mahfud MD Ingatkan Polisi : Terlalu Remeh

"Ini adalah keputusan presiden tentang titik krusial terjadinya peristiwa yaitu hari yang sangat penting. Ini bukan buku sejarah.

Kalau buku sejarah tentu menyebutkan nama orang yang banyak. Ini hanya menyebutkan bahwa hari itu adalah hari penegakkan kedaulatan negara," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, dengan demikian yang disebut dalam Keppres tersebut hanya pimpinan negara yang menggagas dan menggerakkan.

Mereka, kata dia, di antaranya Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamnengkubuwono IX, dan Panglima Besar Jenderal Soedirman.

"Yang lain tidak disebutkan di dalam Keppres itu. Pak Harto tidak disebutkan di Keppres itu, Pak Nasution, Pak Kawilarang, Pak Urip Sumohardjo semua ada di situ, tidak disebutkan, tetapi ini tidak hilang jejak sejarahnya," kata Mahfud.

Mahfud juga menunjukkan buku naskah akademik bertopik Serangan Umum 1 Maret 1949 sebagai Hari Nasional Penegakan Kedaulatan Negara.

Baca juga: Cabut Penetapan Tersangka pada Nurhayati, Mahfud MD Gerakkan Jargon Jangan Takut Lapor Korupsi

Baca juga: Tommy Soeharto Tegaskan Tak Ada Asetnya yang Disita BLBI: Orang Tidak Ada Hutang Kok

Buku tersebut, kata Mahfud, hasil seminar yang dibuat oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, serta melibatkan seluruh Pemda di Indonesia.

Selain itu, kata dia, buku tersebut menggunakan lebih dari 100 referensi.

FOLLOW:

Di dalamnya, kata Mahfud, nama Soeharto selalu ada sebagaimana nama-nama pelaku sejarah lainnya.

"Bahkan pernah di satu halaman itu, nama Pak Harto ditulis dua kali, di halaman 51 itu satu halaman saja tertulis nama Soeharto dua kali. Jadi tidak hilang jejak sejarahnya," kata Mahfud.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Soeharto Tidak Disebut di Keppres Penegakan Kedaulatan Negara, Mahfud MD: Ini Bukan Buku Sejarah,