ASN yang Tolak Pindah ke IKN Nusantara Bakal Dipecat, Moeldoko: Sudah Final

Tjahjo menegaskan, kepindahan ASN ini hukumnya wajib sehingga jika ada ASN yang tidak mau dipindah maka harus menerima konsekuensi dikeluarkan.

Editor: Tsaniyah Faidah
Kementerian PUPR
Aparatur sipil negara (ASN) harus siap pindah ke ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim). Jika menolak, maka harus mundur sebagai pegawai pemerintah. 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo menyatakan, aparatur sipil negara ( ASN) harus siap pindah ke ibu kota negara ( IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).

Jika menolak, maka harus mundur sebagai pegawai pemerintah.

Untuk diketahui, Kementerian PAN-RB menyepakati bahwa 60.000 pegawai terdiri atas TNI-Polri dan ASN menjadi klaster pertama yang akan dipindah ke IKN pada akhir 2023.

“Sudah diputuskan atas saran Pak Presiden rapat dengan Bappenas, akhir tahun 2023 klaster pertama ASN dan TNI-Polri itu 60.000 harus tinggal di ibu kota negara baru," kata Tjahjo seusai meresmikan Mal Pelayanan Publik Kota Magelang, Kamis (17/3/2022).

Tjahjo menegaskan, kepindahan ASN ini hukumnya wajib sehingga jika ada ASN yang tidak mau dipindah maka harus menerima konsekuensi dikeluarkan sebagai ASN.

"Hukumnya wajib ASN yang memenuhi syarat harus mau pindah.

Kalau enggak mau pindah, ya keluar dia,” tegas Tjahjo.

Baca juga: Dukung Implementasi Pembangunan IKN, BSSN Buat Simulasi Smart City

Menurut mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) itu, ketentuan ASN dan TNI-Polri yang dipindahkan ke IKN bersifat mengikat.

Mereka dipilih karena profesional, termasuk harus memahami dan mampu mengoperasikan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), teknologi informasi, dan kolaborasi dengan baik.

“Kita pilih pegawai yang profesional, memahami iptek, bisa berkolaborasi, tidak main sendiri, tidak ego sektoral, tapi berkolaborasi, termasuk perkantoran juga sambung menyambung antarsatu kantor sehingga bisa dikomunikasikan dengan baik,” ujar Tjahjo.

Demikian juga dengan anggota TNI-Polri, katanya, harus memiliki kriteria yang menguasai teknologi sesuai kebutuhan.

Di samping itu, mereka benar-benar telah memenuhi kualifikasi anggota yang profesional, cepat, tanggap, dan mampu mengorganisasi masyarakat.

“Yang dibutuhkan adalah yang cepat, berani memutuskan sesuai aturan, terintegrasi, memahami area rawan korupsi, dan mampu menggerakkan dan mengorganisir masyarakat yang ada di lingkungannya dengan baik,” ujar Tjahjo.

Akan tetapi, soal hasil akhir jumlah ASN yang dikirim sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur pendukung yang ada, terutama perumahan untuk pegawai yang akan dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved