4 Tahun Tak Terima Pesangon Usai Kena PHK Massal, Pekerja di Cileungsi Ancam Demo di Istana

Mereka pun melakukan demo aksi damai menuntut pembayaran pesangon terhadap 130 lebih karyawan yang kena PHK massal, Senin (13/6/2022).

Penulis: Naufal Fauzy | Editor: Vivi Febrianti
TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy
Puluhan pekerja di Bogor berunjuk rasa karena tak dapat pesangon pasca kena PHK, Senin (13/6/2022). 

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CILEUNGSI - Para pekerja perusahaan industri furniture di Jalan KH Umar, Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor sudah hampir 4 tahun tak juga mendapat pesangon pasca kena Pemutusan Hak Kerja ( PHK) massal dari tempat mereka bekerja.

Mereka pun melakukan demo aksi damai menuntut pembayaran pesangon terhadap 130 lebih karyawan yang kena PHK massal, Senin (13/6/2022).

Pantauan TribunnewsBogor.com, perwakilan dari peserta aksi damai sempat melakukan audiensi dengan pihak perusahaan.

Korlap Aksi Toni Agusman menjelaskan, pihak perusahaan mengajukan untuk menyicil pembayaran pesangon selama 5 tahun.

Namun para pekerja ini menolak karena meraka sudah menunggu hampir 4 tahun pembayaran pesangon ini.

"Dia tetep mau nyicil selama 5 tahun, kita tolak lah, 5 tahun gak masuk di akal," kata Toni Agusman kepada wartawan, Senin (13/6/2022).

Kemudian dalam pertemuan tersebut perwakilan pekerja mengusulkan penyicilan 3 tahun namun dengan jaminan.

Pihak perusahaan menyampaikan akan mempertimbangkan usulan itu selama 3 hari ke depan.

Toni mengatakan, jika dalam 3 hari ke depan harapan para pekerja yang terkena PHK ini tidak juga terpenuhi, maka mereka akan melanjutkan aksi demo ke Istana Presiden.

"Kita sudah mempersiapkan aksi di istana supaya didengar langsung sama Pak Jokowi," ungkap Toni Agusman.

Sementara itu, terkait aksi damai ini pihak perusahaan sementara ini masih enggan memberikan keterangan kepada awak media.

Kronologi

Korlap Aksi Toni Agusman menjelaskan bahwa para pekerja yang menggelar demo aksi damai ini kena PHK massal oleh pihak perusahaan pada tahun 2018 lalu.

Saat pekerja meminta pesangon, pihak perusahaan membawa perkara ini ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) para Pengadilan Negeri Bandung kemudian kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Toni menjelaskan bahwa telah keluar Putusan Mahkamah Agung Register Perkara Nomor 1360K/ Pdt.Sus.PHI/2020 tertanggal 9 November 2020 jo Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Bandung register perkara No. 266/Pdt. Sus-PHI/2019/PN.Bdg tanggal 11 Maret 2020.

Dalam putusan ini MA telah memerintahkan PT Bostinco dalam salah satu amarnya yakni menghukum tergugat untuk membayar tunai dan sekaligus Kekurangan upah sampai dengan September 2018, Kompensasi PHK dan upah bulan Oktober 2018 yang belum dibayarkan serta upah Bulan November 2018 kepada Para Penggugat seluruhnya sebesar Rp 15.490.769.566 (Rp 15 Miliar lebih).

"Namun demikian, hingga hari ini PT Bostinca tidak kunjung melaksanakan putusan tersebut untuk membayarkan hak kami secara tunai dan utuh," ungkap Toni Agusman.

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved