Ngotot Cabut Moratorium, Presidium Bogor Timur Janji Tidak Akan Bebani APBN

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Muamarrudin Irfani

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Presedium Bogor Timur kembali mendorong percepatan pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk membentuk Kabupaten Bogor Timur.

Menurut ketua Presidium Bogor Timur, Alhafiz, pihaknya telah bersepakat dengan pemerintah daerah dan komisi 1 DPRD kabupaten Bogor untuk segera berkonsultasi dengan Kemendagri, Wakil presiden, KSP, Komisi II DPR RI dan Gubernur Jawa Barat yang akan disusun untuk bulan Agustus dan September mendatang.

"Kemudian yang selanjutnya, kami membuat tim antara presidium, Pemda dan DPRD terkait penyiapan infrastruktur persiapan calon kabupaten Bogor Timur," ujarnya saat saat ditemui di Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Senin (25/7/2022).

Sedangkan untuk letak ibukota Kabupaten Bogor Timur, kata Alhafiz nantinya akan berada di Kecamatan Jonggol.

"Untuk ibukota di Jonggol, diantara Desa Singasari dan Singajaya, 30 hektar lahan pemda fasum fasos Pemda," jelasnya.

Lebih lanjut, Alhafiz mengaku segala persyaratan sudah lengkap untuk pemekaran DOB Kabupaten Bogor Timur.

Selain itu, Alhafiz juga menegaskan bahwa wilayah tersebut tidak akan membebankan biaya pemekaran kepada APBN.

"Kita tidak akan membebani keuangan APBN, kita mampu dengan membiayai lewat kabupaten induk dan provinsi dan potensi di Bogor Timur yang sudah mencapai 700 Miliar, tidak perlu membebani APBN dan ini atensi kita ke pemerintah pusat," katanya.

Faktor pendukung lainnya, Alhafiz mengatakan, di wilayah tersebut nantinya akan memiliki perguruan tinggi negeri.

"Universitas sudah ada UPN di Tanjung Sari, sudah pembebasan 30 hektar akan diteruskan hingga 200 hektar, itu juga salah satu syarat buat kita, selain kampus-kampus swasta kita juga udah banyak di Bogor Timur," katanya.

Menurut Alhafiz, saat ini Presedium Bogor Timur hanya perlu melanjutkan sinergisitas dengan Pemkab dan DPRD Kabupaten Bogor untuk terus mengawal persiapan Kabupaten Bogor Timur.

"Selain itu juga, kita akan melakukan pertemuan konsorsium dengan pengusaha yang ada di Bogor Timur itu diagendakan juga oleh Pemkab Bogor, tetapi lewat presidium pada ketua Pokja dua yang menghandle terkait persiapan potensi-potensi yang ada di bogor timur, khususnya pengusaha-pengusaha yang ada," jelasnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin mengatakan, pihaknya memfasilitasi pertemuan antar Presedium Bogor Timur, anggota DPRD Dapil II dan beberapa SKPD terkait untuk membicarakan rencana kerja ke depan.

"Dari dulu sudah komitmen dan konsisten kita memfasilitasi, masalahnya DOBnya mau barat ataupun timur bolanya ada di pemerintah pusat karena masih moratorium, tapi bukan berarti moratorium kita berselimut, nanti barat juga akan bersama-sama dengan timeline tadi itu forumnya kita akan konsultasi ke gubernur," pungkasnya.