Info DPRD Kota Bogor

10 Tahun Tak Punya Kantor Refresentarif, Kondisi KPU dan Banwaslu Bikin DPRD Kota Bogor Miris

Bawaslu membutuhkan bangunan yang memiliki ruangan yang luas untuk dijadikan sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu).

Istimewa/DPRD Kota Bogor
Komisi I DPRD Kota Bogor, menggelar rapat kerja dengan mitra kerja yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor, Kamis (8/9/2022). 

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Komisi I DPRD Kota Bogor, menggelar rapat kerja dengan mitra kerja yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor, Kamis (8/9/2022).

Rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima dan diikuti oleh Kordinator Komisi I DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata beserta anggota Komisi I DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono, Mahpudi Ismail, Endah Purwanti, Anna Mariam Fadhilah dan Ence Setiawan, secara fokus membahas permohonan pengadaan kantor yang diajukan oleh KPU dan Bawaslu Kota Bogor.

Safrudin Bima menerangkan, pengajuan kantor baru oleh KPU dan Bawaslu ini bukan hal baru.

Namun, sudah 10 tahun pihak KPU Kota Bogor dan Bawaslu Kota Bogor tidak juga mendapatkan kantor yang representatif.

Sehingga, hal ini pun dibawa ke rapat kerja agar bisa ditindaklanjuti secara serius oleh Pemerintah Kota Bogor.

“Ini kan bukan barang baru, jadi kita perlu mengadakan rapat ini untuk mencari kantor yang layak untuk KPU dan Bawaslu,” ujar pria yang akrab disapa SB.

Nantinya, Komisi I DPRD Kota Bogor akan menindaklanjuti hasil rapat ini dengan mengirimkan surat kepada Wali Kota Bogor dan Wakil Wali Kota Bogor untuk bersama-sama mencari aset yang layak untuk kantor KPU dan Bawaslu.

Sebab, dijelaskan oleh Safrudin Bima, pihak Bawaslu membutuhkan bangunan yang memiliki ruangan yang luas untuk dijadikan sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu), guna menunjang penyelenggaraan pemilu serentak di 2024 nanti.

“Sedangkan untuk KPU, mereka membutuhkan gedung yang lebih representatif untuk menunjang kegiatan verifikasi aktual, dimana itu membutuhkan ruang sidang," tutup SB.

Dilokasi yang sama, Dadang Iskandar Danubrata, mengaku miris dan sedih melihat kondisi KPU dan Bawaslu yang belum memiliki gedung yang representatif. Ia pun meminta agar Bappeda Kota bogor segera membuat skema bangunan agar di tahun depan bisa dibuat DED untuk gedung KPU dan Bawaslu Kota Bogor.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved