Pengamat Kebijakan Publik Kritik Keseriusan Pemkab Bogor Dalam Mitigasi Bencana: Ya Tegas Dong
Pemerintah daerah harus melakukan pemetaan blue print pada suatu zona atau wilayah yang memang masuk ke dalam zona rawan bencana, dan memberikan himba
Penulis: Muamarrudin Irfani | Editor: Reynaldi Andrian Pamungkas
Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Muamarrudin Irfani
TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Pengamat Kebijakan Publik, Yusfitriadi, mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam melakukan mitigasi bencana.
Pasalnya, berdasarkan analisa yang dilakukan oleh beberapa pihak menyatakan wilayah Kabupaten Bogor termasuk Rawan Bencana, dengan begitu, kata Yusfitriadi, harus segera ada tindakkan.
"Pentanyaannya, serius engga pemerintah daerah dalam ngurusin rakyat? kalau engga serius, engga usah punya obsesi menjadi kepala daerah, menjadi legislatif, masalahnya ini nyawa orang," ujar Yisfitriadi kepada TribunnewsBogor.com, Jumat (21/10/2022).
Yusfitriadi mengatakan, pemerintah daerah harus segera bisa menangani persoalan tata kelola Lingkungan Hidup, seperti halnya tentang pengelolaan sampah, karena menurutnya saat ini pengelolaan sampah hanya sebatas memindahkan masalah.
Baca juga: Rudy Susmanto Soroti Banyaknya Kursi Jabatan Kosong di Pemkab Bogor
"Kemudian penyiapan Infrastruktur tata kelola lingkungan hidup, kayak mesin sampah, hari ini urusan sampah hanya memindahkan masalah, dari rumah ke tempat pembuangan sampah, jadi tidak serius pemerintah ini mengelola lingkungan hidup ini," katanya.
Selain itu, lanjut Yusfitriadi, pemerintah daerah harus melakukan pemetaan blue print pada suatu zona atau wilayah yang memang masuk ke dalam zona rawan bencana, dan memberikan himbauan maupun peringatan terhadap pihak maupun inividual yang melanggar.
"Kalau kemudian disini engga boleh dibangun ya tegas dong, engga bisa kalau engga serius," katanya.
Jangan sampai, kata Yusfitriadi, semua orang baru akan menyadari ketika bencana itu terulang kembali, karena, yang namanya mitigasi dilakukan sebelum bencana itu datang.
"Ini nasib rakyat, kalau mitigasi engga jalan, segala macemnya enggak jalan, mungkin 10 atau 20 tahun lagi rusak semua ini," tandasnya.