Lantik Pejabat Struktural Pemkot Bogor di Jembatan Otista, Ini Arahan Bima Arya

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Wali Kota Bogor, Bima Arya melantik Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor di area Jembatan Otto Iskandardinata (Otista), Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jumat (10/3/2023).

"Tentu ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang bahagia, ada yang merasa kurang bahagia, itu wajar, dinamika kehidupan selalu seperti itu.

Tapi yakinlah barangsiapa yang menjalani ini dengan ikhlas karena semata-mata untuk menjalankan kepercayaan, maka segala sesuatu akan indah pada waktunya," kata Bima Arya.

Ia berharap pejabat yang baru saja dilantik ini tidak memikirkan hal lain selain membahagiakan warga.

Untuk itu Bima Arya meminta agar jangan pernah merugikan orang lain ketika Pemkot melakukan suatu kegiatan di suatu wilayah, seperti pelantikan yang dilaksanakan di jembatan Otista ini.

"Setiap kehadiran kita, setiap kunjungan kita ini harus memberikan berkah semaksimal mungkin untuk warga," katanya.

Bima Arya melanjutkan dirinya memilih tempat pelantikan di jembatan Otista bukan untuk menutup rezeki warga, untuk itu ia meminta agar dagangan para pedagang diborong.

"Saya memilih di sini untuk memberikan pesan kepada semua bahwa tahun ini kita harus bersama-sama menjalankan satu kegiatan yang maha berat, ini ujian bagi kita semua, bukan hanya untuk dinas PUPR tapi untuk semua, dimohon kerjasamanya.

Saya mempercayakan jabatan ini kepada semua tentu ada pertimbangannya," tegasnya.

Kepada dua pejabat yang baru saja dilantik setelah melalui proses open Bidding yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rena Da Frina yang semula Sekretaris Dinas PUPR dan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan atau Diarpus Kota Bogor Rudiyana yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Prokompim, Bima Arya menitipkan dua pesan.

Untuk Kadis PUPR, Rena Da Frina, Bima Arya meminta agar bisa mengawasi semua kegiatan sehingga perencanaan dan pelaksana serta pengawasan dilakukan secara maksimal agar uang rakyat kembali ke rakyat dan bisa dinikmati oleh rakyat.

"Saya minta ibu kadis banyak waktu untuk turun ke bawah, untuk memeriksa jengkal pengerjaan.

Saya minta ibu kadis memotivasi seluruh jajaran untuk memperbaiki perencanaan sehingga tidak ada tahapan-tahapan yang tertunda.

Saya minta ibu kadis untuk berkomunikasi dengan Forkompinda, kepolisian, TNI, kejaksaan dengan pengadilan, agar semua paham bahwa kita semua bekerja semaksimal mungkin agar kegiatan ini dirasakan manfaatnya untuk rakyat," katanya.

Ia juga meminta agar Kadis PUPR memastikan tidak ada yang mengendalikan semua kegiatan kecuali untuk kemaslahatan dan kemanfaatan untuk rakyat.