Soroti Persoalan PSK, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Minta Dinas Untuk Jemput Bola

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Muamarrudin Irfani

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ridwan Muhibi meminta Pemerintah Kabupaten Bogor serius dalam menangani permasalahan pekerja seks komersial (PSK).

Menurutnya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk saling bersinergi untuk memecahkan persoalan yang ada secara komprehensif.

"Supaya penegakkan perdana bisa bersinergi semua, dinas itu harus jemput bola terkait dengan penyakit permasalahan masyarakat," ujarnya saat dikonfirmasi TribunnewsBogor.com, Selasa (14/3/2023).

Selain itu, salah satu yang saat ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Bogor adalah belum memiliki tempat pembinaan bagi para PSK yang terjaring operasi.

Pria yang karib disapa kang Bibih ini mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bogor bisa memanfaatkan bangunan yang ada untuk tempat rehabilitasi para PSK.

Sehingga, setiap hasil operasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bogor tidak sia-sia dan mendapat tindak lanjut dari SKPD terkait.

"Misalnya Satpol PP menegakan perdana, yang sakit berkoordinasi dengan dinkes, penanganan kesejahteraan sosialnya itu Dinsos, berkaitan dengan kerjanya Disnaker, MUInya juga dilibatkan harus jadi kesatuan," katanya.

Sebelumnya, Kasatpol PP Kabupaten Bogor Cecep Imam Nagarasid menginginkan untuk membabat habis PSK yang ada di bumi tegar beriman.

Akan tetapi, ia mengeluhkan tidak adanya tempat rehabilitasi untuk pembinaan bagi para PSK yang terjaring operasi.

Ia mengatakan selama ini para PSK yang terjaring operasi hanya dilakukan pendataan saja, sehingga penegakkan Peraturan Daerah (Perda) menjadi sia-sia.

"Saya tegaskan selaku kasatpol pp berapa pun jumlah PSK di kabupaten bogor kalau tempatnya ada untuk nampung, akan saya sikat semua," ucapnya, Rabu (8/3/2023)

Baca juga: Saya Tarik Anak Sama Istri Saya Cerita Korban Selamat Longsor di Kampung Sirna Sari Kota Bogor