Bos Ajak Staycation untuk Syarat Perpanjang Kontrak Disebut Langgar HAM, Modus Pelecehan Seksual

Selain itu, Dhahana juga mengungkapkan pihaknya tengah menggencarkan pengarusutamaan bisnis dan HAM di tanah air.

Tidak hanya melibatkan pemerintah pusat maupun daerah, pengarusutamaan bisnis dan HAM juga melibatkan para pelaku usaha.

Terkini, pemerintah masih mematangkan terkait strategi nasional bisnis dan HAM untuk disahkan menjadi peraturan presiden. Ditargetkan Agustus ini strategi bisnis dan HAM sudah mendapat persetujuan Bapak Presiden RI.

"Dengan disahkannya strategi nasional bisnis dan HAM, harapannya, kami dapat semakin intensif berdialog dengan para pelaku usaha untuk membumikan nilai-nilai HAM sehingga kesadaran pentingnya penghormatan HAM khususnya bagi pekerja perempuan di dunia usaha semakin baik," ujar Dhanana.

Viral di medsos

Seperti diketahui, beredar kabar bos pabrik yang mengajak karyawati pabrik staycation sebagai syarat perpanjangan kontrak, mencuat di media sosial.

Kasus ini ramai diperbincangkan di media sosial Twitter, salah satunya adalah akun @miduk17. Dalam cuitannya, ia bahkan menilai masalah tersebut sudah menjadi rahasia umum di kalangan pekerja di Cikarang.

Cuitan yang ditulis pada Minggu (30/4/2023) itu bahkan masih ramai diperbincangkan hingga kini.

"Banyak yang up soal perpanjangan kontrak di perusahaan area Cik*rang. Ada oknum atasanperusahaan yg mensyaratkan harus STAYCATION bersama karyawati agar mendapatkan perpanjangan kontrak," cuit akun tersebut di akun Twitternya.

Baca juga: Modus Bos Ajak Karyawati Staycation Syarat Perpanjang Kontrak, Sentuh Tangan hingga Minta Berdua Aja

"Yg mengerikan, ini ternyata sudah RAHASIA UMUM perusahaan dan hampir semua karyawan tahu," demikian tertulis dalam akun itu.

Sementara itu, AD (23), salah satu karyawati di Cikarang, mengungkap perilaku tak sopan atasannya.

Ia mengaku, atasannya kerap mengajak jalan dan makan berdua dengan iming-iming perpanjangan kontrak kerja.

Mendapati informasi tersebut, Disnakertrans Provinsi Jawa Barat telah turun tangan untuk menginvestigasi hal tersebut.

Hasilnya, tidak ada pelanggaran industrial di dalam perekrutan, perpanjangan dan promosi jabatan karyawan.

Namun, Disnakertrans menduga bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh oknum pimpinan perusahaan.