Urusan Bayi Tertukar Bogor Butuh Proses Panjang, Kartu Keluarga Terlanjur Dibuat

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Naufal Fauzy

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, CIBINONG - Pengembalian bayi tertukar kepada ibu biologis masing-masing di Bogor sementara ini masih difokuskan pihak korban disamping upaya hukum yang tetap berjalan.

"Masih ada proses-proses yang panjang, amat panjang, intinya konsen di situ dulu. Ini masalah biar anak-anak tersebut bisa kembali ke orang tua biologisnya secepatnya," kata Kuasa Hukum Ibu D, Binsar Aritonang.

Seperti proses pendampingan psikologi, penilaian atau assesment di lingkungan masing-masing, kebiasaan anak masing-masing dan yang lainya.

Termasuk juga masalah birokrasi kenegaraan seperti perubahan Kartu Keluarga yang sudah terlanjur dibuat.

"KK kan sudah jadi, ada yang sudah punya BPJS juga kan, BPJS segala macem sudah jadi, itu kan butuh kepengurusan lagi," kata Binsar Aritonang.

Beruntung, kata Binsar, semuan ini difasilitasi oleh Polres Bogor dan stakeholder terkait.

"Makanya kami sangat memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Polres Bogor dan stakeholder terkait yang terjun langsung untuk pengurusan ini," kata Binsar Aritonang.

Mediasi masih buntu

Mediasi antara pihak rumah sakit dan pihak korban bayi tertukar di Polres Bogor pada Rabu (30/8/2023) masih berujung buntu atau belum mencapai kesepakatan.

Dalam mediasi tersebut, kata dia, pihak RS menawarkan sejumlah hal sebagai upaya perdamaian.

Namun apa yang ditawarkan pihak RS, kata dia, sementara ini ditolak baik oleh pihak korban Ibu D maupun pihak Korban Ibu S.

"Penawaran-penawaran tersebut saya rasa belum bisa menggantikan kerugian yang korban alami," kata Binsar Aritonang.

Baca juga: Tak Mau Ganti Rugi Kasus Bayi Tertukar, Bos RS Sentosa Disemprot Hotman Paris: Perlu Saya Dampingi?

Apa yang ditawarkan oleh pihak RS ini diketahui antara lain berupa beasiswa sampai SMA, jaminan kesehatan hingga konpensasi.

Namun Binsar mengaku senada dengan apa yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Korban Ibu S.

"Karena kan terkait beasiswa dan kesehatan sudah ditangani negara, dalam artian kesehatan ada BPJS dan di Bogor pun menjamin untuk pendidikan. Jadi bukannya kami menolak terkait itu, tapi saya rasa ada hal-hal lain yang perlu diselesaikan dimana kami sebagai korban," kata Binsar Aritonang.