Simak! Ini Materi TWK Konstitusi yang Harus Dipelajari untuk Hadapi SKD CPNS 2023

Hal yang paling terlihat perubahannya dalam konstitusi RIS ini adalah bentuk negara Indonesia yang berubah menjadi negara federal.

- Sistematika Konstitusi RIS 1945 terdiri atas:

Mukadimah yang terdiri dari empat alinea.

• Bab 1: Negara Republik Indonesia
• Bab II: Alat-alat kelengkapan negara
• Bab Ill: Tugas alat- alat kelengkapan negara
• Bab IV : Pemerintahan dan daerah-daerah swapraja
• Bab V: Konstituante
• Bab VI: Perubahan, ketentuan-ketentuan peralihan, dan ketentuan-ketentuan penutup
• Bentuk Negara : Kesatuan (Ps 1 ayat (1) UUDS 1950)

Bentuk Pemerintahan : Republik (Ps. 1 ayat (1) dan Mukadimah alinea IV UUDS 1950)

Sistem Pemerintahan : Parlementer dengan demokrasi liberal yang bersifat semu.

Sumber dilansir Tribungayo.com dari Instagram @studicpns.id pada Jumat (27/10/2023).

Baca juga: Cara Ikut Simulasi Online CAT SKD CPNS 2023, Lengkap Jadwal Pelaksanaannya

3. UUD 1945 Hasil Dekrit Presiden

Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden atau keputusan (ketetapan) Presiden yang isinya memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan akibat kegagalan Badan Konstituante dalam menetapkan UUD baru pengganti UUD Sementara (UUDS) 1950.

Saat itu, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 bertujuan untuk mengatasi kegagalan konstituante dan ketidakstabilan politik.

Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, pemerintah memberlakukan kembali UUD 1945. Berarti sistem pemerintahan yang dijalankan adalah sistem pemerintahan demokrasi terpimpin.

- Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut

• Konstituante dibubarkan
• Pemerintah memberlakukan kembali UUD 1945
• UUDS 1950 tidak diberlakukan
• Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) yang diberlakukan dalam waktu singkat.

- Dampak Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Berikut ini adalah beberapa dampak dari dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

• Perubahan bentuk pemerintahan dari parlementer menjadi presidensial
• Konstituante dan DPR hasil pemilu 1955 dihapuskan
• Dibentuk DPR GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong)
• Menghapus posisi Perdana Menteri
• UUDS 1950 digantikan dengan UUD 1945
• Masuknya ABRI dalam pemerintahan lewat dwi fungsi
• Bahan materi tersebut dilansir Tribungayo.com dari Kompas.com pada Jumat (27/10/2023).