Akan Ada Rotasi Pejabat di Pemkot, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor: Terkesan Kepentingan Politik

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR BARAT - Sekretaris Daerah Kota Bogor, Syarifah Sopiah benarkan soal rencana adanya kembali rotasi  besar-besaran pejabat termasuk beberapa kepala dinas di lingkung Pemkot Bogor dalam waktu dekat ini.

Namun, untuk jumlah serta waktunya, Syarifah mengatakan, masih terus dilakukan pembahasan.

"Rotasi belum sih masih dibahas ditim sampai saat ini. Untuk berapa jumlahnya juga masih dibahas," kata Syarifah dijumpai TribunnewsBogor.com di Kelurahan Cilendek Timur, Senin (13/11/2023).

Meski masih dibahas, rencana ini sudah disorot oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor dari fraksi PPP, Akhmad Saeful Bakhri.

Rotasi ini dinilai oleh Akhmad Saeful Bakhri seharusnya terbatas hanya untuk mengisi kekosongan saja.

Seharusnya, Pemkot Bogor hanya memberikan punishment atau hukuman kepada pejabat yang tidak becus menjalankan tugasnya.

"Nggak harus rotasi besar-besaran, dengan dalih efek dari promosi. Kalau, ada kadis yang dianggap melakukan kesalahan bukan berarti harus dipindahkan. Solusinya, kan ada tools reward dan punishment yang bisa dijalankan," ujar pria yang akrab disapa Gus M ini dalam keterangannya.

Gus M melihat, saat ini kekosongan jabatan lah yang harus diperhatikan lantaran Kekosongan jabatan di setiap OPD sudah lama dibiarkan.

Namun, apabila dilakukan rotasi dan promosi menjelang akhir masa jabatan, terkesan akan berdampak kental dengan kepentingan politik.

"Walaupun rotasi dan promosi jabatan struktural itu menjadi prerogatif Wali Kota. Tentunya, tidak mengesampingkan norma yang ada. Contoh, pejabat yang belum dua tahun menjabat, tapi akan dirotasi," ucapnya.

Ia pun mempertanyakan, bagaimana Wali Kota mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan jabatannya serta melaksanakan program untuk mencapai target kinerja.

Baca juga: Nama Caleg DPRD Kota Bogor dari PKB, Ditetapkan dalam DCT, Ini Rincian Lengkapnya

"Nah, ini jadi lucu parameter penilaian kinerja terkesan dikesampingkan," ungkapnya.

Gus M menegaskan bahwa ia hanya sekadar mengingatkan saja mengenai implementasi merit sistem melalui manajemen talenta yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bogor, apakah sudah memenuhi azas.

"Keterbukaan, transparansi apakah itu sudah dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh dinas dan ASN di Pemkot," jelasnya.