Operasi Senyap Pecah Belah Kubu 01 dan 03, Sasar Parpol yang Belum Aman, Pengamat: Sudah Diprediksi

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Pengamat mencium adanya operasi senyap untuk menghancurkan kubu partai koalisi pendukung pasangan capres nomor 1 dan nomor 3.

Operasi senyap ini menurut pengamat bakal memporak-porandakan koalisi pendukung pasangan nomor 1 Anies - Muhaimin (AMIN) dan pasangan nomor 3 Ganjar - Mahfud di parlemen.

Sumber penelaahannya adalah rapat Paripurna ke-13 pembukaan masa sidang IV 2023-2024, Selasa (3/5/2024) yang antiklimaks.

Terutama, soal sunyinya suara NasDem yang bagian dari kubu AMIN dan PPP, partai pengusung Ganjar- Mahfud.

Paripurna usai masa reses itu menjadi ajang sejumlah fraksi menyerukan pengguliran hak angket untuk membongkar dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Namun, ternyata, hanya tiga partai yang berani bersuara lantang.

Mereka adalah PDIP dari kubu Ganjar-Mahfud dan PKS serta PKB dari kubu AMIN.

Pengamat Politik sekaligus Direktur Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Jojo Rohi, melihat wacana hak angket tidak benar-benar solid.

“Soal hak angket memang sudah diprediksi akan tidak solid, terutama parpol dari koalisi 01 dan 03,” kata Jojo kepada Tribunnews, Rabu (6/3/2024).

Manurut Jojo, Presiden Jokowi pun tidak akan tinggal diam dan mengusahakan agar inisiasi hak angket tak berjalan mulus.

Secara spesifik, menurut Jojo, pemecahbelahan partai yang berpotensi menyuarakan hak angket akan menyasar partai yang masih ketar-ketir akan rekapitulasi suara.

Seperti diketahui, PPP masih belum aman soal lolos ambang batas parlemen berdasarkan quick count ataupun hitung sementara KPU.

"Operasi senyap pasti sudah dilakukan untuk memporak-porandakan koalisi 01 dan 03. Terutama parpol yang berada di posisi margin threshold parlemennya masih belum aman” kata Jojo.

Selain ambang batas parlemen, kata Jojo, soal tawaran posisi menteri di kabinet juga jadi angin surga yang sedikit banyak menggoyahkan iman para elite partai pengambil keputusan.

“Dan jangan lupa, proses hak angket juga akan menguras energi politik sehingga ada kecenderungan untuk menghindar karena parpol juga masih harus menyiapkan stamina untuk bertarung di pilkada dalam waktu dekat. Itulah mengapa hak angket tidak bergemuruh seperti yang diharapkan,” ucapnya.