Unjuk Rasa di Depan Kantor Kemendagri, Mahasiswa Minta Tito Karnavian Evaluasi Pj Bupati Bogor

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO cabang Kabupaten Bogor menyampaikan aspirasinya di depan Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta.

Puluhan massa aksi itu menyampaikan kritik kepada Pemerintah Kabupaten Bogor khususnya Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu.

Al Azis Jaya Wiguna, Ketua HMI MPO Kabupaten Bogor mengatakan, pihaknya melihat ada sejumlah kebijakan Asmawa Tosepu yang berpotensi menimbulkan konflik.

"Kami menilai secara kelembagaan bahwa ada hal-hal yang membuat masyarakat Kabupaten Bogor menjadi gaduh, kacau dan rentan konflik di tengah masyarakat," ucapnya saat dikonfirmasi TribunnewsBogor.com, Rabu (11/9/2024).

Lebih lanjut, Al Azis Jaya Wiguna menjelaskan, kebijakan Pemkab Bogor terkait penggusuran lapak pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Puncak menjadi hal utama yang disorot.

"Tuntutan kami sangat jelas bahwa kebijakan Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu dengan menertibkan beberapa PKL di kawasan Puncak, saya pikir tidak mengedepankan azas kemanusiaan," bebernya.

Atas hal yang terjadi di Bumi Tegar Beriman, Al Azis Jaya Wiguna meminta agar Asmawa Tosepu dievaluasi.

"Perihal aksi lanjutan yang dilaksanakan HMI MPO Kabupaten Bogor, dalam rangka lanjutan tuntutan kami secara kelembagaan meminta Kementerian dalam negeri, Mendagri bapak Tito Karnavian untuk mengevaluasi atau memberhentikan Pj Bupati Bogor," tegasnya.

Sebagai bentuk tindak lanjut, HMI MPO Kabupaten Bogor pun menyerahkan bukti yang dimiliki ke Kemendagri.

"Kami ke Kemendagri menyampaikan berkas laporan yang dinilai bagi kami sebagai bukti permulaan atas apa yang kami sampaikan di komplek Pemerintah Kabupaten Bogor," pungkasnya.

Demo di depan kantor Pemkab Bogor

Sebelumnya, poster-poster bernada kritik keras, aksi bakar ban, hingga jebol pagar komplek Pemerintah Kabupaten Bogor pun dilakukan dalam aksi unjuk rasa, pekan lalu.

Dalam aksinya, mahasiwa membawa delapan poin tuntutan di antaranya menghentikan perilaku yang dinilai serampangan dan ugal-ugalan yang dilakukan oleh Pj Bupati Bogor dalam mengelola Pemerintah di Kabupaten Bogor.

Kemudian menghentikan Konawe Connection dengan adanya indikasi purnaisme STPDN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Lalu meminta kepada Inspektorat untuk memeriksa Pj Bupati Bogor dalam kegiatan liburan terpimpin dengan agenda reuni STPDN di Highland Park.