Ikut Soroti Pungli Pasar Tumpah Jalan Merdeka, Anggota DPRD Kota Bogor Minta Oknum DLH Diperiksa

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, BOGOR TENGAH - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor 2024-2029 Abdul Kadir Hasbi Alatas ikut soroti tindakan pungutan liar (pungli) yang terjadi di Pasar Tumpah di Jalan Merdeka.

Pungli di Jalan Merdeka ini dilakukan oleh oknum preman dan ormas. Tidak hanya itu oknum Dinas Lingkungan Hidup (DLH) pun terlibat namun hanya menerima uang pungli itu.

Dalam sehari, PKL harus memberikan uang sebesar 100 ribu untuk oknum yang menarik pungli itu.

Kata Hasbi yang juga anggota DPRD Kota Bogor termuda ini, pungli di Pasar Tumpah tidak bisa ditoleransi.

Aparat hukum harus terus memproses praktik yang merugikan ini.

“Pungli merupakan tindakan yang sangat tidak bisa ditoleransi, apalagi jika melibatkan oknum dari instansi manapun. Kami berharap pihak berwenang untuk memastikan proses hukum berjalan dengan transparan dan tegas, baik terhadap pelaku premanisme maupun oknum yang terlibat,” kata Hasbi saat dihubungi TribunnewsBogor.com, Kamis (19/9/2024).

Hasbi melanjutkan, perlu adanya penataan yang baik di kawasan tersebut kedepannya.

Lokasi itu tidak seharusnya menjadi tempat untuk oknum memeras para pedagang dengan alasan apapun.

“Di sisi lain, kami juga akan terus berkoordinasi untuk memperbaiki tata kelola pasar dan meningkatkan pengawasan, agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” jelasnya.

Masyarakat pun diminta berani ketika praktik ini ditemukan kembali. Masyarakat harus segera melapor.

“Saya juga mengajak seluruh masyarakat untuk berani melaporkan jika menemukan praktik pungli di lapangan, karena kerja sama antara masyarakat dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari tindakan yang melanggar hukum,” ujarnya.

Di sisi lain, Hasbi mengapresiasi polisi yang bergerak cepat membongkar pungli.

Lima orang terduga pelaku saat ini berhasil diamankan.

“Ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam memberantas segala bentuk tindakan yang merugikan masyarakat, terutama pedagang kecil yang mencari nafkah,” tambahnya.