Tahun 2025 Biskita Transpakuan Kota Bogor Tetap Beroperasi Meski Tak Lagi Disubsidi oleh Pusat

Laporan Wartawan TribunnewsBogor.com, Rahmat Hidayat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM, TANAH SAREAL - Biskita Transpakuan Kota Bogor dipastikan tetap beroperasi di tahun 2025 meski tidak lagi disubsidi oleh pemerintah pusat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor pun sudah menganggarkan Rp 10 Miliar untuk operasional Biskita.

Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil mengatakan, anggaran itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan di tahun 2025.

“Kemampuan anggaran banyak diperlukan. Sehingga untuk buy the service (BTS) Biskita Transpakuan itu baru bisa dianggarkan Rp 10 Miliar,” kata Adityawarman belum lama ini.

Adityawarman tidak menampik, bahwa anggaran ini tidak sebesar yang diajukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub).

Dishub sendiri mengajukan anggaran untuk operasional Biskita di tahun 2025 itu sebesar Rp 50 Miliar.

“Kebutuhan kita kan ada RTLH lalu antisipasi bencana. Sehingga dari anggaran yang bisa kita posting untuk buy the service sekitar Rp 10 miliar,” jelasnya.

Ia berharap, saat pelaksanaannya nanti, akan ada kebijakan pemerintah provinsi (pemprov) maupun pusat.

Sebab anggaran operasional untuk melanjutkan BTS cukup besar bagi Kota Bogor.

“Karena memang kalau dibebankan semua di kota Bogor ini cukup besar biayanya,” ucapnya. 

Diketahui sebelumnya,Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pastikan kesanggupannya untuk mengelola buy the service (BTS) Biskita Transpakuan Kota Bogor.

BTS Biskita Transpakuan ini diketahui subsidinya akan dicabut oleh pemerintah pusat dan mengharuskan Pemkot Bogor mandiri untuk mengelola menggunakan dana APBD mulai tahun 2025 mendatang.

Kesanggupan ini pun ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan oleh Pemkot Bogor pada Rabu (24/7/2024).

“Pemkot komitmen untuk melanjutkan program BTS-nya,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bogor Marse Hendra Saputra kepada TribunnewsBogor.com di Balai Kota Bogor, Rabu (24/7/2024) petang.

Marse melanjutkan, nota kesepakatan ini merupakan bagian awal peralihan dari penarikan subsidi yang dilakukan oleh pusat.

“Saya pernah sampaikan, ada beberapa hal mulai dari legislasi, legalitas payung hukumnya. Nota kepekatan ini juga bagian dari payung hukum tadi,” jelas Marse.