Tak Terima Pagar Laut 30 Km Disebut Hasil Swadaya, Susno Duadji Kompak dengan Nelayan Kholid: Botol!

TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji memiliki pandangan yang sama dengan nelayan Kholid mengenai kasus pagar laut sepanjang 30 kilometer di Tangerang.

Keduanya kompak tak percaya dengan klaim bahwa pagar laut tersebut hasil swadaya nelayan setempat.

Kholid, seorang nelayan asal Serang Utara, telah vokal dan menolak klaim pagar laut hasil swadaya nelayan.

Menurutnya, tidak mungkin masyarakat nelayan mampu urunan untuk membangun sendiri pagar laut tersebut.

Lebih lanjut, Kholid menilai, pendapatan sehari-hari para nelayan tidak cukup untuk membeli pagar yang jumlahnya bisa mencapai miliaran rupiah.

"Jadi, kalau dilihat dari bangunan pagar itu, itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak punya duit," ujar Kholid seperti dikutip dari Abraham Samad Speak Up yang tayang pada Sabtu (18/1/2025) di YouTube. 

Ia blak-blakan menyebut, orang yang percaya bahwa pagar laut hasil swadaya perlu diperiksa kondisi kesehatan mentalnya. 

"Jika ada orang yang percaya bahwa itu dilakukan oleh swadaya masyarakat atau lokal, saya pikir itu harus dibawa ke psikiater. Pagar lautnya itu sepanjang 30 KM dari Karang Serang sampai ke Kronjo," tambahnya.

Di sisi lain, eks Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno Duadji juga mengatakan hal senada.

Ia meragukan bahwa pagar laut yang membentang di perairan Tangerang diklaim sebagai hasil swadaya nelayan. 

Susno menilai, justru klaim tersebut patut dipertanyakan. 

Ia merasa sangsi jika para nelayan mampu merogoh kocek untuk pemasangan bambu-bambu di laut. 

Sebab, pemasangan bambu menggelontorkan uang yang besar. 

"Itu berpikirnya terbalik (kalau) swadaya nelayan. Nelayan itu kan sama dengan kita-kita ini, ekonominya enggak terlalu kuat," katanya seperti dikutip dari YouTube channel-nya yang tayang pada Jumat (17/1/2025). 

Ia mengandaikan bahwa harga per satu bambu tak lebih dari Rp25 ribu sementara yang dibutuhkan sangat banyak. 

Sehingga, dana yang dihabiskan untuk pemasangan bambu pun diperkirakan bisa mencapai miliaran rupiah. 

"Mungkin bisa sampai 100 Miliar (rupiah). Kalau dikerjakan sendiri berarti sekian tahun nelayan ini tidak kerja cari makan, tidak melaut. Ada duit dibelikan bambu untuk masang pagar, tidak cari ikan, tapi kerjanya masang pagar yang tidak dibayar karena swadaya," jelasnya. 

"Yang ngomong ini kan botol," tambahnya. 

Menurut Susno, botol diartikan orang yang asal berbicara tanpa dasar.

"Pikirannya udah sempoyongan, dianggapnya orang bodoh semua."

"Berapa nelayan yg swadaya? Di mana mereka mencari bambu? Mari lah kita dewasa dikit ya, jangan nge-botol gitu. Lebih celaka lagi mungkin ada orang yang bilang 'Wah itu orang yang ngomong gitu pengkhianat itu, Belanda hitam," pungkasnya.  

Baca juga: Teriak Emosi Saat Nyemplung Cabut Pagar Laut, Said Didu Bocorkan Harga Jual Laut di TKP, Fantastis!

Baca juga: Jejak Digital Shandy Martha Pembela Pagar Laut Tangerang, 5 Tahun Tak Sarjana, Tolak Ganti Presiden

Baca juga: Bambu Pagar Laut di Tangerang Dibongkar: Nelayan Bahagia, Bakal Dijadikan Barang Bukti

Akhirnya Dibongkar

Setelah menjadi polemik selama beberapa waktu terakhir, pagar laut Tangerang akhirnya dibongkar pada Sabtu (18/1/2025).

Pembongkaran pagar laut yang terbentang sepanjang lebih dari 30 kilometer di perairan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, itu dilakukan oleh TNI Angkatan Laut (AL).

Sedikitnya, 600 prajurit TNI AL dikerahkan untuk membongkar pagar laut Tangerang yang terbuat dari bambu itu.

Selain prajurit TNI AL, warga setempat juga turut dilibatkan dalam proses pembongkaran pagar laut Tangerang.

Baca juga: Sempat Dikira Penangkaran Kerang, Menteri KKP Sepakat Pagar Laut di Tangerang Dibongkar: Rabu Besok

Dibongkar karena Rugikan Nelayan

Komandan Lantamal III, Brigadir Jenderal Harry Indarto, menyatakan bahwa pembongkaran ini dilakukan sebagai bentuk sinergi dengan masyarakat setempat.

"Pagi ini kami bersinergi bersama warga sekitar akan melaksanakan pembongkaran pagar laut yang selama ini mungkin sudah viral," ujar Harry kepada wartawan, Sabtu (18/1/2025) pagi.

Harry mengungkapkan bahwa langkah ini diambil karena banyaknya keluhan dari para nelayan terkait keberadaan pagar laut yang mengganggu akses mereka dalam mencari tangkapan ikan.

"Kami meminta untuk membuka akses maupun memberikan rambu-rambu, sehingga memudahkan para nelayan pada saat keluar-masuk alur untuk menuju ke laut," jelas Harry.

Sebelum pembongkaran dilakukan, pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan agar perairan tersebut dapat kembali seperti semula.

Baca juga: Senggol Shin Tae-yong, Kapten Persib Marc Klok Panen Hujatan, Wikipedia Diedit Brutal: Marcot Kelok

Baca juga: Setor LHKPN, Mayor Teddy Sudah Punya Harta Kekayaan Rp15,3 Miliar: Nol Utang, Usianya Baru 35 Tahun

Sesuai Instruksi Prabowo

Sebelumnya, pada Kamis (9/1/2024), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyegel pagar laut Tangerang.

KKP memberikan waktu 20 hari kepada pihak yang memasang pagar untuk melakukan pembongkaran.

Pemasangan pagar ini dinilai tidak memiliki izin, menghambat aktivitas nelayan, dan berpotensi merusak keseimbangan ekosistem pesisir.

Setelah tidak ada tindak lanjut dari pihak pemasang pagar laut Tangerang, pemerintah melalui TNI AL pun akhirnya membongkar deretan bambu sepanjang 30 KM itu.

Pembongkaran pagar laut Tangerang ini sudah sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.

Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah memerintahkan agar pagar laut ini segera disegel dan dicabut.

"Sudah. Beliau sudah setuju pagar laut. Pertama, itu disegel. Kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk dicabutkan, gitu," kata Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Harus Diusut

Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyebut bahwa Prabowo meminta pembangunan pagar laut ini diusut lebih lanjut.

Ketika ditanya mengenai apakah pembangunan pagar laut ini terkait dengan proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Muzani enggan memberikan komentar.

"Saya tidak sampai di situ, pengetahuan saya. Saya Ketua MPR," tambahnya.

Anggota Komisi IV DPR Fraksi Nasdem Arif Rahman juga mendesak pembentukan tim investigasi untuk mengusut polemik pemasangan pagar sepanjang 30 km di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

Arif pun setuju dengan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar pagar laut di Tangerang segera dibongkar dan diusut tuntas.

“Setuju dan sangat mendukung langkah Presiden Prabowo yang memerintahkan untuk mencabut pagar bambu laut di wilayah PIK 2 dan membentuk tim investigasi untuk mencari dalang dan pemilik pagar laut tersebut,” ujar Arif saat dihubungi, Jumat (17/1/2025).

Selain itu, Arif meminta Prabowo untuk mengevaluasi kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Sebab, menurut dia, pagar laut sepanjang itu tidak mungkin hanya dibangun dalam satu malam.

“Terutama Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono yang lalai dalam tugasnya. Karena tidak mungkin pagar laut itu dibuat seperti sulap dalam sehari semalam,” tuturnya.

Baca juga: Akun TikTokers Diduga Tipu Bunda Dor Dor Digeruduk, Pernah Bikin Konten Viral Bareng Anak Presiden

Baca juga: Akhirnya ASN Jago Taekwondo Bongkar Alasan Tak Penjarakan Pelaku KDRT, Ternyata Bukan Paksaan Istri

Arif menilai, pagar laut sepanjang 30 km tidak bisa dibangun dalam waktu singkat. Dia curiga proyek tersebut sudah berlangsung cukup lama dan mengabaikan laporan masyarakat yang masuk.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa pagar laut di pesisir utara Tangerang, Banten, tidak termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Hal ini disampaikannya sebagai tanggapan atas spekulasi yang mengaitkan pagar laut sepanjang 30 kilometer tersebut dengan PSN PIK 2.

“Enggak ada (hubungannya dengan PSN PIK 2),” ujar Airlangga, di kantornya, Selasa (14/1/2025).

Menurutnya, PSN di kawasan tersebut hanya mencakup kawasan mangrove dan tidak terkait dengan pembangunan pagar laut.

Pembongkaran pagar laut ini menjadi langkah penting dalam memulihkan akses perairan bagi nelayan dan memastikan keberlanjutan ekosistem pesisir di kawasan tersebut.

Tidak hanya dibongkar, pemerintah juga diharapkan segera mengusut tuntas siapa dalang dalam pemasangan pagar laut Tangerang yang telah merugikan nelayan serta merusak ekosistem laut. 

Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul Alasan Kholid Sebut Pagar Laut 30 KM Bukan Hasil Swadaya, Eks Kabareskrim Polri: Yang Ngomong Botol