Demul Kaget Ada Anak Dokter dan PNS Dapat Bantuan PIP, Sementara Siswa yang Membutuhkan Tidak Dapat

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi kaget saat mengetahui ada anak dokter hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendapat bantuan dari Program Indonesia Pintar (PIP).

Fakta itu ditemukan Demul, sapaan Dedi Mulyadi, saat mengonfirmasi laporan siswi SMAN 7 Cirebon soal uang PIP yang dipotong.

Rupanya pemotongan itu bukan diberikan untuk sekolah, melainkan untuk partai politik.

Bahkan uang PIP itu juga dianggap tidak tepat sasaran, karena banyak siswa tak mampu yang justru tidak mendapatkan bantuan itu.

Awalnya, Dedi Mulyadi menyakan soal masih adanya uang SPP yang diminta oleh pihak SMAN 7 Cirebon hingga uang bangunan Rp 6,4 juta.

Menurut Wakasek Humas SMAN 7 Cirebon Undang Ahmad Hidayat, pungutan itu berdasarkan kesepakatan para orangtua siswa.

"Berdasarkan hasil rapat komite awal tahun ajaran Rp 6,4 juta, peruntukannya biaya yang tidak ter-cover oleh BOS dan BOPD," kata Undang dikutip dari Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel, Sabtu (8/2/2025).

Menurut dia, uang itu digunakan untuk peningkatan mutu yang tidak tercover oleh bantuan dari BOS dan BOPD.

Namun menurut Dedi Mulyadi, hal itu tidak boleh, karena sekolah negeri sudah gratis.

"Kan sejak 2019 sudah diumumkan gratis kok," kata Demul.

Namun Undang berkilah bahwa hal itu merupakan keputusan komite sekolah.

"Gratis gak ada SPP maksudnya tuh, tapi ini kan keputusan komite orang tua. Kita diadakan rapat karena katanya boleh sama Gubernur," kata Undang.

Baca juga: Dedi Mulyadi Sulap Area Tinggal Prabowo Jadi Kerajaan Tua, Kadisbudpar Bogor: Filosofi Dikaji

Dedi Mulyadi pun meminta pihak SMAN 7 Cirebon untuk tidak lagi memungut biaya apapun kepada siswa.

"Ke depan harus sama, tidak boleh ada sesuatu yang dilakukan di luar ketentuan. Kalau ada kebutuhan, nanti provinsi yang beri bantuan," tandasnya.

Bahkan kata dia, pungutan yang dilakukan oleh komite sekolah juga sudah tidak boleh ada lagi di Jawa Barat.