Curhat Pilu 3 Jurnalis TVRI Kena Imbas Efisiensi Anggaran: Anak Makan Gratis Tapi Ortunya Gak Makan

"Adik saya semester VII sudah skripsi, saya kuliahkan dia dari hasil kerja di TVRI. Namun kalau terkena efisiensi, saya tidak tahu bagaimana nasib kuliah adik saya. Dengan imbas efisiensi, semua seperti berantakan. Kuliah adik saya terancam," pungkas Aab.

Lantaran hal tersebut, Aab terpaksa kembali bekerja membantu orang tua angkatnya.

"Sebelum di TVRI, saya masih bergantung pada orang tua angkat. Di TVRI saya bisa mandiri. Namun imbas efisiensi sepertinya saya kembali bergantung pada orang tua angkat, bantu di bengkel dan buat papan bunga," ujar Aab.

Baca juga: Gaji Deddy Corbuzier sebagai Stafsus Menhan RI, Dilantik di Tengah Efisien Anggaran: Sebuah Ironi

Singgung program makan bergizi gratis

Selanjutnya, curhatan pegawai TVRI yang ikut kena imbas efisiensi anggaran juga diungkap di akun Twitter @partaisocmed.

Dalam chat melalui akun tersebut, netizen yang mengaku sebagai pegawai TVRI itu mengurai perasaannya setelah terkena imbas efisiensi anggaran.

Kini ia resmi dirumahkan alias kehilangan pekerjaan.

"Akibat dari pemangkasan anggaran tersebut juga berimbas kepada tenaga honorer yang beberapa K/L salah satunya adanya TVRI. Saya salah satu kontributor berita di stasiun TVRI daerah juga terkena imbasnya. Saat ini kami dirumahkan karena tidak ada anggaran untuk pembayaran berita yang kami kirimkan seperti biasanya. Kami kehilangan pekerjaan," tulis salah seorang netizen mengaku sebagai jurnalis TVRI.

Lebih lanjut, ia pun mengurai sindiran terkait dengan program makan bergizi gratis yang diciptakan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurutnya, program tersebut mengorbankan nasib ribuan pegawai TVRI yang terpaksa dirumahkan alias tidak lagi punya gaji.

"Program makan bergizi gratis nyatanya membuat ribuat orang juga kehilangan pekerjaannya. Seluruh kontributor TVRI, LKBN, Antara dan RRI saat ini dibekukan dan kehilangan pekerjaan. Anak-anaknya makan gratis tapi orang tuanya gak makan," sambungnya.

Penjelasan Dirut TVRI

Sementara itu, Direktur Utama LPP TVRI, Imam Brotoseno mengurai soal isu terjadi badai PHK massal di TVRI.

Imam Brotoseno membantah terjadi PHK besar-besaran di TVRI terhadap pegawai ASN dan PPPK.

Diungkap Imam, yang terjadi adalah pegawai kontributor di daerah sementara dirumahkan dulu.

"Pemakaian jasa kontributor di TVRI daerah disetop dulu. Kontributor bukan PPNPN atau pegawai pendukung non-pegawai negeri, bukan juga ASN, makanya tergantung daerah untuk mengurangi kontributor atau tetap memakai sebagian," ungkap Imam Brotoseno dilansir dari Kompas.com.

Untuk diketahui, selama ini pemakaian jasa kontributor tergantung kebijakan TVRI daerah masing-masing.

Adapun status kontributor di TVRI selama ini adalah sebagai pegawai honorer.

Artinya gaji mereka berasal dari anggaran TVRI daerah dan baru dibayar setelah hasil produksi atau berita mereka ditayangkan.

Baca berita lain TribunnewsBogor.com di Google News  

Ikuti saluran Tribunnews Bogor di WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaGzALAEAKWCW0r6wK2t