Ini Ketua Komite SMAN 6 Depok yang Berani Kritik Gubenur Soal Study Tour, Demul: Piknik Saja Sendiri

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi dikritik oleh Ketua Komite SMAN 6 Depok soal larangan study tour.

Sosok Ketua Komite yang berani mengkritik keras Demul itu adalah Eko Pujianto.

Bahkan menurut Eko Pujianto, study tour itu sudah ada dalam kurikulum.

Sehingga Dedi Mulyadi tidak bisa begitu saja membatalkan agenda tersebut.

"Tolong jangan asal komentar, karena yang rugi reputasi sekolah ini. Saya berani ngomong seperti ini karena kami di komite bekerja ikhlas lillahi taala," kata Eko.

Apalagi kata dia, pihak orangtua siswa juga melakukan subsidi bagi siswa yang kurang mampu.

Menanggapi hal itu, Demul pun mengaku bahagia.

"Saya hari ini bahagia banget karena mendapat informasi ada komite sekolah yang mengkritik saya tajam atas saran saya yang menunda atau membatalkan study tour ke Bali," kata Demul di akun TikToknya, @dedimulyadiofficial, Senin (17/2/2025).

Dedi Mulyadi menyampaikan terima kasih pada Ketua Komite SMAN 6 Depok yang peduli pada siswa-siswanya untuk mendapat pelajaran berharga dari pergi ke Bali terutama di bidang pelajaran PPKN.

"Orang lain orangtuanya protes karena kemahalan, ini protes karena dianggap biaya sekian itu tidak terlalu mahal. Ini tentu menunjukkan kelas ekonomi di sekolah tersebut sangat mapan orangtua siswanya," kata Dedi Mulyadi.

Namun Demul menegaskan bahwa pelajaran PPKN tidak perlu dilakukan jauh-jauh ke Bali.

"Pelajaran PPKN bisa di lingkungan kita, membantu orang tuanya beresin rumah itu adalah PPKN, berkunjung tetangga siapa tahu tetangganya tidak punya beras itu PPKN," jelasnya.

Menurut Dedi Mulyadi, perjalanan siswa ke Bali merupakan piknik.

Dirinya pun tidak melarang orangtua yang ingin anaknya piknik hingga ke Bali.

"Tapi lebih baik selenggarakan saja oleh orangtuanya, anak-anaknya didampingi oleh orangtuanya pergi ke Bali. Dampingi saja piknik biasa, jangan bawa-bawa nama sekolah, cukup orangtuanya," tegas Demul.

Kemudian apabila guru-gurunya juga ingin pergi ke Bali, maka lakukan dengan biaya sendiri.

"Kalau gurunya pergi ke Bali kemudian mendapat transport dari orangtuanya, apalagi guru ASN, itu tidak boleh menurut undang-undang," tegasnya.

Demul juga menegaskan bahwa orangtua yang memiliki kemampuan ekonomi seperti sekolah-sekolah di Depok yang akan study banding tidak semuanya.

"Banyak sekolah-sekolah lain yang orang tuanya itu harus ngutang ke sana ke mari untuk pergi anaknya piknik," kata dia.

Sebagai Gubernur Jabar yang sebentar lagi dilantik, Dedi Mulyadi pun harus memikirkan orangtua di sekolah lain yang ada di Jawa Barat.

"Yang harus saya pikirkan bukan hanya sekolah di Depok yang orangtuanya kaya-kaya. Tapi sekolah yang ada di Garut, Ciamis, Purwakarta, Subang, yang bisa jadi tidak semua orangtunya kaya seperti SMA di Depok, yang dipimpin oleh komite sekolahnya," jelasnya.

Ia juga mengultimatum pihak sekolah yang tetap memaksakan study tour.

"Kalau sekolah tetap akan melaksanakan, gurunya tetap akan berangkat, ya tanggal 20 Februari saya dilantik, dan saya akan membuat surat edaran," kata dia.

"Di dalamnya, bagi sekolah, guru, kepsek yang memaksakan kegiatan tersebut, kami akan memberikan sanksi yang tegas. Karena Anda adalah ASN yang terikat dengan peraturan," tandas Dedi Mulyadi.

Ikuti saluran Tribunnews Bogor di WhatsApp :

https://whatsapp.com/channel/0029VaGzALAEAKWCW0r6wK2t