Adu Kuat Ketum PDIP Megawati dengan Presiden Prabowo, Kepala Daerah Bolos Retret Bakal Kena Getahnya
Adu Kekuatan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto, Kepala Daerah yang Tak Hadir Retret Bakal Kena Getahnya
Penulis: Sanjaya Ardhi | Editor: Ardhi Sanjaya
TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Instruksi menunda ikut retret di Magelang dinilai sebagai bentuk adu kekuatan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto.
Atas adu kuat tersebut, kepala daerah PDIP yang tak ikut retret di Magelang diprediksi akan terkena dampaknya.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan belum bisa menerangkan jumlah kepala daerah yang ikut retret di Magelang.
Hingga pukul 15.00 WIB, Jumat (21/2/2025), belum seluruh kepala daerah hadir.
Jika berdasar data, harusnya ada 503 kepala daerah yang diundang ikut retret di Magelang.
Tapi sampai pukul 15.00 WIB, baru sekitar 400-an yang datang.
Sedangkan Megawati Soekarnoputri memerintahkan sekitar 126 kepala daerah PDIP untuk menunda datang ke retret Magelang.
"Mari kita tunggu perkembangan sampai nanti jam 15.00. Maka akan kita ketahui bersama berapa kepala daerah yang hadir, berapa yang tidak hadir dan alasannya apa saja. Setelah itu baru kami akan memberi pernyataan kembali terkait dengan jumlah kehadiran dan apa kebijaksaan dari Kemendagri, Akmil dan Lemhanas terkait kepala daerah yang tidak hadir itu," kata Bima Arya.
Ia menerangkan retret kepala daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembinaan, pengawasan, penyelenggaraan pemerintah daerah.
"Jadi ada landasan hukumnya, ada pembinaan, pengawasan, peningaktan kapasitas para aparatur di daerah. Jadi Undang-Undang mengamantkan itu dan mengenai pemilihan lokasi ini menyesuaikan saja. Biasanya di BPSDM, Lemhanas lebih dari satu bulan. nah ini dipadatkan tujuh hari," katanya.
Meski tertuang dalam Undang-Undang, namun menurutnya tak ada sanksi khusus bagi kepala daerah yang tidak ikut retret.
"Sanksinya itu lebih kepada aturan dari kepanitiaan, di Undang-Undang tidak ada misalnya berujung pada hal-hal lain secara hukum konsekuensinya ndak ada. Tetapi ada kebijaksanaan sesuai tahun pelaksanaannya," kata Bima Arya.
Direktur Eksekutif Indostrategic, Ahmad Khoirul Umam berpendapat bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah melempar kode keras terkait intruksi Megawati Soekarnoputri.
Kode itu dikirim Prabowo saat melantik kepala daerah di Istana Negara, Jakarta pada Kamis (20/2/2025).
Baca juga: Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka, Rocky Gerung Singgung PDIP Diacak-acak hingga Ambisi Kuat Jokowi
"Kalau misal terkait dengan seruan memiliki dampak politik terutama terkait statment beliau 'kalau ragu mendingan kembali'. Memang itu jargon dalam konteks tradisi militer, tetapi di saat yang sama barangkali Presiden sudah mendapat info bahwa ada salah satu partai politik mengeluarkan intruksi untuk tidak mengikuti agenda retret Magelang," katanya seperti dikutip dari Kompas TV.
Beda Gaya Anak Puan Maharani dan Mantu Jokowi Saat Upacara HUT RI, Istri Kaesang Sindir Soal Karya |
![]() |
---|
Beda Makna Kebaya Cucu Bung Karno dan Bung Hatta Saat Upacara di Istana, Kritik Prabowo Lewat Busana |
![]() |
---|
Isi Bingkisan untuk Tamu Undangan Upacara 17 Agustus di Istana, Dapat Buku Hasil Kerja Prabowo |
![]() |
---|
Aksi Iriana Joget Tabola Bale Depan Puan, Megawati Tak Hadir, Titiek Soeharto Bareng Didit |
![]() |
---|
Fakta Lagu Tabola Bale yang Goyang Istana Jakarta di HUT ke-80 RI, Ini Makna Lirik dan Sosok Musisi |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.