Adu Kuat Ketum PDIP Megawati dengan Presiden Prabowo, Kepala Daerah Bolos Retret Bakal Kena Getahnya

Menurutnya kepala daerah yang mengikuti dan nurut terhadap intruksi Megawati, akan mendapat getahnya saat memimpin nanti.

"Ini menjadi sebuah catatan, bagaimanapun juga pola kordinasi pusat dan daerah itu akan menentukan bagaiaman tata kelola pemerintah yang baik yang betul-betul efektif ke depan," katanya.

Terlebih ketika kepala daerah PDIP betul-betul menerapkan pola oposisi terbuka selaras dengan sikap partai selama menjabat 5 tahun ke depan.

Baca juga: Sikap Kahiyang Ayu Pada Wapres Gibran dalam Pelantikan Kepala Daerah, Beda Saat Salam ke Prabowo

"Ada skema pembangkangan secara politik untuk tidak bersinergi dengan pusat tentu akan berdampak serius terhadap bagaimana kinerja pemerintah daerah ke depan," katanya.

Pasalnya pemerintah daerah pun masih bergantung pada sejumlah kucuran dana yang sumbernya dari APBN.

"Kalau terjadi clash antara level daerah juga pusat hanya karena perbedaan orientasi politik ini akan berdampalk serius terhadap efektiftas pemerintahan ke depan," katanya.

Sementara dosen komunikasi politik FISIP Universitas Brawijaya Verdy Firmantoro perintah tersebut menjadi bentuk simbolis dalam adu kekuatan antara Megawati dengan Prabowo.

"Politik simbolis menunjukkan siapa yang lebih berkuasa? Ketua Umum PDIP ingin menegaskan bahwa otoritas politik utama bagi kepala daerah bukanlah presiden, melainkan partai yang mengusung mereka. Ini mengandung pesan simbolis bahwa kesetiaan politik dimaknai tegak lurus partai, sekaligus memperkuat dominasi partai atas kader-kadernya di pemerintahan daerah," katanya seperti dikutip dari Kompas.com.

Instruksi Megawati untuk kepala daerah PDIP pun dinilai sebagai bentuk perlawanan politik.

"Menunjukan diferensiasi politik dan menjaga loyalitas kader terhadap partai," katanya.

Larangan tersebut bisa dimaksudkan agar kader PDI-P tetap loyal pada garis partai. 

"Konsolidasi internal, atau bukan pada figur presiden atau kebijakan pemerintah yang mungkin dianggap tidak sejalan dengan kepentingan partai," katanya.

Ikuti saluran Tribunnews Bogor di WhatsApp :

https://whatsapp.com/channel/0029VaGzALAEAKWCW0r6wK2t