Adu Kuat Ketum PDIP Megawati dengan Presiden Prabowo, Kepala Daerah Bolos Retret Bakal Kena Getahnya

TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Instruksi menunda ikut retret di Magelang dinilai sebagai bentuk adu kekuatan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto.

Atas adu kuat tersebut, kepala daerah PDIP yang tak ikut retret di Magelang diprediksi akan terkena dampaknya.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan belum bisa menerangkan jumlah kepala daerah yang ikut retret di Magelang.

Hingga pukul 15.00 WIB, Jumat (21/2/2025), belum seluruh kepala daerah hadir.

Jika berdasar data, harusnya ada 503 kepala daerah yang diundang ikut retret di Magelang.

Tapi sampai pukul 15.00 WIB, baru sekitar 400-an yang datang.

Sedangkan Megawati Soekarnoputri memerintahkan sekitar 126 kepala daerah PDIP untuk menunda datang ke retret Magelang.

"Mari kita tunggu perkembangan sampai nanti jam 15.00. Maka akan kita ketahui bersama berapa kepala daerah yang hadir, berapa yang tidak hadir dan alasannya apa saja. Setelah itu baru kami akan memberi pernyataan kembali terkait dengan jumlah kehadiran dan apa kebijaksaan dari Kemendagri, Akmil dan Lemhanas terkait kepala daerah yang tidak hadir itu," kata Bima Arya.

Ia menerangkan retret kepala daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pembinaan, pengawasan, penyelenggaraan pemerintah daerah.

"Jadi ada landasan hukumnya, ada pembinaan, pengawasan, peningaktan kapasitas para aparatur di daerah. Jadi Undang-Undang mengamantkan itu dan mengenai pemilihan lokasi ini menyesuaikan saja. Biasanya di BPSDM, Lemhanas lebih dari satu bulan. nah ini dipadatkan tujuh hari," katanya.

Meski tertuang dalam Undang-Undang, namun menurutnya tak ada sanksi khusus bagi kepala daerah yang tidak ikut retret.

"Sanksinya itu lebih kepada aturan dari kepanitiaan, di Undang-Undang tidak ada misalnya berujung pada hal-hal lain secara hukum konsekuensinya ndak ada. Tetapi ada kebijaksanaan sesuai tahun pelaksanaannya," kata Bima Arya.

Direktur Eksekutif Indostrategic, Ahmad Khoirul Umam berpendapat bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah melempar kode keras terkait intruksi Megawati Soekarnoputri.

Kode itu dikirim Prabowo saat melantik kepala daerah di Istana Negara, Jakarta pada Kamis (20/2/2025).

Baca juga: Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka, Rocky Gerung Singgung PDIP Diacak-acak hingga Ambisi Kuat Jokowi

"Kalau misal terkait dengan seruan memiliki dampak politik terutama terkait statment beliau 'kalau ragu mendingan kembali'. Memang itu jargon dalam konteks tradisi militer, tetapi di saat yang sama barangkali Presiden sudah mendapat info bahwa ada salah satu partai politik mengeluarkan intruksi untuk tidak mengikuti agenda retret Magelang," katanya seperti dikutip dari Kompas TV.

Menurutnya kepala daerah yang mengikuti dan nurut terhadap intruksi Megawati, akan mendapat getahnya saat memimpin nanti.

"Ini menjadi sebuah catatan, bagaimanapun juga pola kordinasi pusat dan daerah itu akan menentukan bagaiaman tata kelola pemerintah yang baik yang betul-betul efektif ke depan," katanya.

Terlebih ketika kepala daerah PDIP betul-betul menerapkan pola oposisi terbuka selaras dengan sikap partai selama menjabat 5 tahun ke depan.

Baca juga: Sikap Kahiyang Ayu Pada Wapres Gibran dalam Pelantikan Kepala Daerah, Beda Saat Salam ke Prabowo

"Ada skema pembangkangan secara politik untuk tidak bersinergi dengan pusat tentu akan berdampak serius terhadap bagaimana kinerja pemerintah daerah ke depan," katanya.

Pasalnya pemerintah daerah pun masih bergantung pada sejumlah kucuran dana yang sumbernya dari APBN.

"Kalau terjadi clash antara level daerah juga pusat hanya karena perbedaan orientasi politik ini akan berdampalk serius terhadap efektiftas pemerintahan ke depan," katanya.

Sementara dosen komunikasi politik FISIP Universitas Brawijaya Verdy Firmantoro perintah tersebut menjadi bentuk simbolis dalam adu kekuatan antara Megawati dengan Prabowo.

"Politik simbolis menunjukkan siapa yang lebih berkuasa? Ketua Umum PDIP ingin menegaskan bahwa otoritas politik utama bagi kepala daerah bukanlah presiden, melainkan partai yang mengusung mereka. Ini mengandung pesan simbolis bahwa kesetiaan politik dimaknai tegak lurus partai, sekaligus memperkuat dominasi partai atas kader-kadernya di pemerintahan daerah," katanya seperti dikutip dari Kompas.com.

Instruksi Megawati untuk kepala daerah PDIP pun dinilai sebagai bentuk perlawanan politik.

"Menunjukan diferensiasi politik dan menjaga loyalitas kader terhadap partai," katanya.

Larangan tersebut bisa dimaksudkan agar kader PDI-P tetap loyal pada garis partai. 

"Konsolidasi internal, atau bukan pada figur presiden atau kebijakan pemerintah yang mungkin dianggap tidak sejalan dengan kepentingan partai," katanya.

Ikuti saluran Tribunnews Bogor di WhatsApp :

https://whatsapp.com/channel/0029VaGzALAEAKWCW0r6wK2t