RUU TNI Isinya Apa ? Ini Point Penting Revisi UU TNI, Jabatan Sipil Sampai Penambahan Usia Pensiun

Kemudian, TNI juga berkedudukan di bawah koordinasi Departemen Pertahanan dalam kebijakan dan strategi pertahaan serta dukungan administrasi. 

Namun, pemerintah hendak mengubah kedudukan TNI berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan.

• Memperluas jabatan sipil TNI 

Menurut Pasal 47 ayat (2) UU TNI, anggota TNI aktif hanya boleh menjabat di 10 kementerian dan lembaga sipil tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun. 

Kementerian/lembaga tersebut, antara lain: 

1. Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara 
2. Pertahanan Negara
3.  Sekretaris Militer Presiden 
4. Intelijen Negara 
5. Sandi Negara 
6. Lembaga Ketahanan Nasional
7.  Dewan Pertahanan Nasional 
8. Search and Rescue (SAR) 
9. Nasional Narkotika Nasional 
10. Mahkamah Agung (MA).

 Namun, dalam rapat revisi UU TNI, pemerintah dan DPR sepakat untuk menambah enam kementerian/lembaga yang bisa dijabat oleh perwira TNI aktif, yaitu: 

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 
2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
3.  Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 
4. Badan Keamanan Laut 
5. Kejaksaan Agung 
6. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Ikuti saluran Tribunnews Bogor di WhatsApp :

https://whatsapp.com/channel/0029VaGzALAEAKWCW0r6w